Kanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Desk Evaluasi Oleh TPI

MAKASSAR, KOMPAS.TV – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ikuti desk evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Desk evaluasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham), bertempat di Aula Kanwil, Rabu(25/5).

TPI terdiri dari Nur Sofiyah sebagai Pengendali Teknis,  Nasrudin Nurdiansyah selaku  ketua tim dibantu beberapa orang  anggota.

Dalam prosesi Desk Evaluasi,  Kanwil Sulsel menampilkan yel-yel, menampikan video jingle dan video profil Kanwil Sulsel.

Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak dalam paparan menyampaikan bahwa Kanwil Sulsel telah melaksanakan pembangunan ZI pada 6 (enam) area perubahan yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Liberti menambahkan, pihaknya telah membuat berbagai inovasi, diantaranya  melalui aplikasi seperti SIPMAS HAM, SIAKIK dan POS BAPAS yang diharapkan dapat mendorong Kanwil Sulsel meraih predikat WBBM. “berbagai inovasi ini, tentunya memudahkan proses pelayanan publik pada bagi masyarakat,” terang Liberti.

Kanwil juga menjelaskan, pihaknya telah menjalin sinergi dengan Fokopimda Provinsi, Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel, dan BNNP Sulsel. "Bahkan Kapolda menjadi Irup pada Hari Bhakti Pemasyarakatan," ungkap Liberti.

Selanjutnya pada kesempatan ini TPI memberikan beberapa masukan untuk dilakukan penyempurnaan oleh Pokja Pembangunan ZI Kanwil Sulsel, diantaranya perbaikan dan pemenuhan  data dukung  agar rencana kerja yang disusun sejalan dengan realisasi pada Triwulan I tahun 2022.

Untuk meraih WBBM, TPI berpesan pada Pokja untuk dapat meyakinkan Tim Penilaian Nasional (TPN) dalam hal keberlangsungan Pembangunan ZI di Kanwil Sulsel.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, dan seluruh anggota tim Pokja Pembangunan ZI.