Ini Sejumlah Masalah yang Dipetakan Bawaslu akan Terjadi di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan pemetaan sejumlah masalah yang berpotensi terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. 

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menjelaskan, isu seputar pemutakhiran data pemilih adalah yang menjadi perhatian Bawaslu karena itu akan menjadi perhatian dari seluruh peserta pesta demokrasi tersebut.

Baca Juga: Hasto Sebut PDIP Tidak Mau Terburu-buru Sikapi Pemilu 2024, Ini Alasannya

"Berangkat dari pemilu sebelumnya yang paling banyak masalah dari data pemilih, maka perlu adanya pengembangan mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Perlu adanya penguatan regulasi mengatasi permasalahan validasi data pemilih,” kata Totok seperti dikutip dari laman bawaslu.go.id, Senin (23/5/2022). 

Selain itu, mengenai penyediaan sekaligus penyebaran logistik pemilu seperti surat dan kotak suara oleh KPU. 

“Perlu dukungan secara teknis dari pemerintah daerah, Polri, dan TNI beserta instansi terkait dalam pendistribusian logistik,” ungkap mantan Anggota Bawaslu Jawa Timur tersebut.
 
Tak hanya itu, sejumlah potensi permasalahan pelaksanaan Pemilu 2024. Di antaranya, seperti beban kerja penyelenggara pemilu yang begitu tinggi. Menurut dia, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat penyelenggara yang meninggal dunia, sehingga perlu ada antisipasi. 
 
“Perlu ada supporting (dukungan) aparatur. Bawaslu berharap jajaranya memiliki kesehatan prima, penambahan waktu saat penghitungan suara sekaligus adanya penambahan gaji,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada seluruh petugas KPU dan Bawaslu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk saling saling berkoordinasi melakukan sinergisitas terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).  
 
“Saat ini Bawaslu dan KPU terus melakukan koordinasi dan sinergisitas yang lebih solid,” tuturnya.
 
Permasalahan lainnya, Totok menyatakan adanya kemungkinan irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara pemilu dan pemilihan.  Hal ini baginya perlu diantisipasi dan dipersiapkan solusi tepat sasaran.

Baca Juga: Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipangkas Jadi 75 Hari, Dinilai Lebih Simpel 
 
“Potensi masalah lainnya seperti penyebaran berita hoaks dan hate speech dalam pelaksanaan kampanye seperti menyerang calon lain melalui media sosial. Saat ini muncul wacana mempersingkat masa kampanye sehingga ada konsekuensi dan pengaturan yang akan lebih kuat." 

"Masalah lainnya, kemungkinan masih maraknya praktik politik uang. Bawaslu terus melakukan sejumlah langkah optimalisasi pencegahan dan konsisten terhadap pelanggaran politik uang,” kata dia.