Politikus PDIP: Tanpa Berkoalisi PDI Perjuangan Bisa Usung Capres di 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Junimart Gisang mengatakan pihaknya tak terlalu mengambil pusing ihwal terbentuknya koalisi Partai Golkar, PPP dan PAN. 

Diketahui, gabungan partai politik (parpol) itu dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu. 

Baca Juga: Golkar, PPP dan PAN Menyatakan Resmi Berkoalisi, Begini Tanggapan Politikus Gerindra

Ia menjelaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu merupakan satu-satunya parpol di parlemen yang bisa mengusung calon presiden (capres) tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lainnya. 

PDIP di DPR memperoleh sebanyak 128 kursi atau 22,26 persen. Artinya itu telah melebihi syarat presidential threshold sebesar 20 persen. 

"PDIP itu tidak perlu umumkan koalisi, PDIP sudah bisa mengusung itu saja dipahami. Sebagai catatan partai yang satu-satunya bisa mengusung presiden ya PDIP tanpa koalisi juga bisa,” kata Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/5/2022). 

Meski begitu, keputusan koalisi di PDIP sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

“PDIP itu partai yang betul-betul siap dengan pesta demokrasi, kalau masalah koalisi nanti saja itu menjadi kewenangan Ibu Ketua Umum. Jadi, koalisi urusan Ibu Ketua Umum bukan urusan kita, kita hanya ikut tegak lurus saja,” tuturnya. 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, nama koalisi partai politik (parpol) dari gabungan PPP, PAN dan Golkar ialah Indonesia Bersatu. 

Ia menjelaskan, bersatu itu merupakan gabungan dari simbol Golkar, PAN dan PPP. 

"Jadilah kalau digabung menjadi Indonesia Bersatu. Filosofinya, sebuah harapan, menjadi sebuah koalisi yang berdiri kokoh, tumbuh kuat dan besar berkat sinar matahari, dan mendapatkan ridlo Allah SWT," kata Ace kepada wartawan, Jumat (13/5/2022). 

Baca Juga: Pengamat Politik Menilai Koalisi Golkar-PAN-PPP Menarik, Tapi...

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyebut, tujuan dari terbentuknya koalisi itu untuk mengakhiri polarisasi masyarakat yang masih ada setelah 2 kali Pilpres, yakni Pilpres 2014 dan 2019.

"Tiga partai yang berkumpul sepakat bahwa dalam Pemilu 2024 nanti kita tidak boleh terjebak pada hal yang sama sebelumnya, yakni pembelahan sosial, polarisasi yang tidak kunjung sembuh meskipun pemilu sudah usai," ujarnya.