Kompas TV nasional politik

Kinerja Ekonomi Nasional Anjlok, PKS: Gegara Jokowi Sepelekan Persoalan Minyak Goreng

Senin, 16 Mei 2022 | 12:49 WIB
kinerja-ekonomi-nasional-anjlok-pks-gegara-jokowi-sepelekan-persoalan-minyak-goreng
Anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menjelaskan alasan fraksi PKS di DPR menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR. (Sumber: KOMPAS TV)

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto


JAKARTA, KOMPAS TV - Juru Bicara PKS Kurniasih Mufidayati menilai anjloknya persepsi publik terhadap kinerja ekonomi nasional karena Pemerintahan Joko Widodo amat menyepelekan persoalan langka dan mahalnya minyak goreng di sejumlah wilayah Indonesia. 

Menurut dia, jika sebuah keluarga mendapatkan tekanan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak sejak akhir tahun 2021 hingga Lebaran 2022, masyarakat juga pasti akan bergejolak. 

"Maka kami ingatkan jangan pernah bermain-main dan tidak serius yang terkait dengan kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan pokok. Mafia minyak goreng yang terang benderang ada amat mungkin bisa terjadi di komoditas pokok lainnya. Korbannya tetap pengguna paling akhir yakni kaum ibu dan keluarga," kata Kurniasih dalam tetulis, Senin (16/5/2022).

Baca Juga: Survei Indikator: Mayoritas Responden Nilai Ekonomi Nasional dalam Keadaan Buruk

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan, keluarga terutama kaum ibu agar tidak dipandang sebelah mata hanya sebagai objek kebijakan yang dianggap tidak berdaya. 

Ia menyebut, bila kaum hawa bergerak karena mendapatkan tekanan kesulitan yang bertubi-tubi, artinya ada persoalan kebijakan yang tidak baik-baik saja. 

"Rendahnya kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hingga titik paling rendah dalam enam tahun terakhir adalah cerminan ketidakpuasan kaum ibu dan keluarga karena kecewa yang dengan penanganan melonjaknya harga-harga pokok terutama minyak goreng," ujarnya.

Ia berpesan, agar persoalan kebutuhan pokok menjadi fokus penanganan dibandingkan hasrat politik tiga periode. Menjadi ironi jika ternyata publik tidak puas atas penanganan melonjaknya harga kebutuhan pokok tapi memaksa mengetengahkan wacana perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. 

"Sisa dua tahun masa jabatan digunakan semaksimal mungkin untuk memastikan rakyat tidak kelaparan, tidak bertaruh nyawa saat terpaksa antre minyak goreng. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama dibanding menggalang kekuatan politik demi klaim perpanjangan masa jabatan," katanya. 

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei terkait kondisi ekonomi secara nasional saat ini.


Sumber : Kompas TV

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x