Kompas TV nasional politik

Kemendagri Dituduh Tak Transparan soal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah, Begini Aturannya

Senin, 16 Mei 2022 | 11:18 WIB
kemendagri-dituduh-tak-transparan-soal-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-begini-aturannya
Menteri Dalam Negeri (Mendagri )Tito Karnavian setelah melakukan pelantikan terhadap 5 penjabat gubernur, Kamis (12/5/2022). (Sumber: kemendagri.go.id)

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Sebanyak 101 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada 2022. Mereka akan digantikan penjabat kepala daerah hingga ada kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024. 

Pada 15 Mei, ada lima gubernur yang masa jabatannya berakhir dan telah digantikan dengan penjabat gubernur dari aparatur sipil negara atau ASN. Namun, hingga saat ini belum ada aturan teknis yang mengatur penetapan penjabat kepala daerah. 

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dituduh tak melakukannya secara transparan ketika mengangkat lima penjabat gubernur tersebut.

Baca Juga: Lima Penjabat Gubernur Resmi Dilantik oleh Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelantikan 5 penjabat gubernur telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya mengatur terkait dengan syarat pejabat yang mengisi posisi penjabat gubernur dan bupati/wali kota.

Adapun penunjukan penjabat kepala daerah diatur dalam Pasal 201 Ayat (10) dan Ayat (11) UU No 10/2016. 

Dalam regulasi itu disebutkan bahwa penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan untuk penjabat bupati/wali kota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dilansir dari BBC News Indonesia, Senin (16/5/2022), beberapa waktu lalu, Undang-Undang Pilkada yang berkaitan masa transisi menuju Pilkada serentak nasional 2024, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasilnya, MK telah mengeluarkan tiga putusan terkait penjabat kepala daerah, yakni Nomor 67 Tahun 2021, Nomor 15 Tahun 2022, serta Nomor 18 Tahun 2022.

Halaman Selanjutnya


Sumber : Kompas TV

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x