Kompas TV nasional politik

Amien Rais Sebut Pemerintahan Jokowi Idap Sindrom Narsistik Megalomania, Ini Kata Jubir Luhut

Kompas.tv - 4 April 2022, 11:15 WIB
amien-rais-sebut-pemerintahan-jokowi-idap-sindrom-narsistik-megalomania-ini-kata-jubir-luhut
Politikus Amien Rais. (Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais baru-baru ini menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Amien Rais menyampaikan kritiknya tersebut melalui video yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais Official berjudul "Duet Jokowi Luhut Tidak Kita Perlukan".

Baca Juga: Amien Rais Ingatkan Jokowi dan Luhut: Masa Jabatan Harus Berakhir Oktober 2024

Dalam pernyataannya, Amien Rais menyebut, pemerintahan Jokowi saat ini tengah ugal-ugalan dalam memimpin bangsa.

Apalagi, terdapat sejumlah menteri Jokowi yang menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim berkuasa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024," kata Amien Rais dikutip dari chanel YouTube miliknya pada Senin (4/4/2022).

"Tidak boleh lagi dua oknum ini menggerakkan berbagai cara, tekad ala Orde Baru itu."

Baca Juga: Amien Rais: Jangan Ada Wacana Tambah Satu Periode Lagi, Saya Ingatkan Pak Jokowi...

Amien Rais kemudian berbicara mengenai rezim Orde Baru. Ia mengaku masih ingat Orde Baru menggunakan banyak cara untuk menekan hingga membodohi rakyat demi tujuan politiknya.

"Saya ingatkan, bahwa rezim Jokowi - Luhut, karena ambisi kekuasaannya itu menjadi sebuah rezim paranoid. Cirinya adalah rasa tidak pernah secure, aman," ujar Amien.

Kemudian untuk menutupi kelemahannya tersebut, rezim menggertak, mengancam, dan mengerahkan massa yang masif.

"Bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa," ujar Amien Rais.

Baca Juga: Amien Rais Tegaskan Tak Berambisi Jadi Capres 2024

Amien Rais juga mengaku merasa prihatin dan kasihan terhadap asosiasi-asosiasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik.



Sumber : Tribunnews.com

BERITA LAINNYA



Close Ads x