Ada Seruan Boikot jika Putin Datang ke KTT G-20, Indonesia Diminta Lakukan Lobi Politik

Pemerintah Indonesia diminta melakukan lobi politik khusus untuk meyakinkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, agar menghadiri pertemuan G-20 di tengah seruan kencang memboikot acara itu jika Presiden Rusia Vladimir Putin datang.

Seorang pengamat hubungan internasional mengatakan tanpa kehadiran pemimpin negara Barat ataupun Rusia, maka pertemuan tersebut akan sulit menghasilkan solusi menyusul kacaunya perekonomian dunia akibat pandemi dan perang.

Adapun pemerintah Indonesia tetap pada sikapnya untuk tidak memihak dan pertemuan di Bali itu ditujukan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini.

Baca juga:

• Perang di Ukraina: Mayoritas publik Indonesia kagumi Putin, pakar khawatir 'bangsa kita dicap hipokrit'
• Perang Ukraina: Didesak untuk dikeluarkan dari G20, Kremlin: 'Tak ada hal mengerikan yang akan terjadi', Indonesia tetap mengundang Putin
• Rusia serang Ukraina: Apakah orang-orang Rusia benar-benar mendukung invasi?

Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hariyadi Wirawan, menilai Indonesia berada dalam situasi sulit karena berada di antara tarik-menarik kepentingan negara Barat yang menentang kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan G-20 serta menyerukan untuk memboikot acara itu jika Putin benar-benar datang.

Namun sebagai tuan rumah acara, kata dia, Indonesia sudah semestinya mengundang semua negara anggota G-20 tanpa terkecuali, terlepas dari perseteruan politik yang terjadi akibat perang di Ukraina.

Itu mengapa sikap pemerintah yang netral dianggap tepat.

Sebaliknya, jika para pemimpin negara Barat menolak hadir ke KTT, maka hal itu sama saja menghina Indonesia.

"Kita tidak bisa menolak kehadiran Presiden Putin karena itu artinya memihak Barat. Dan karena Indonesia mengundang Putin bukan diartikan kita pro-Rusia."

"Jadi saya harap Indonesia berpegang teguh pada pendiriannya yang bebas aktif dan bahwa pertemuan ini untuk membincangkan masalah-masalah ekonomi dunia," ujar Hariyadi Wirawan kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (27/3).

"Mereka bertarung silakan, tapi Indonesia membuat jarak yang sama dengan mereka. Karena itu kita tidak akan bisa di bawah tekanan Barat untuk menghalangi kehadiran Putin."

Menurut Hariyadi, pemerintah Indonesia harus bisa membujuk negara-negara Barat dan Rusia untuk tetap datang dengan argumentasi bahwa pertemuan ini jauh lebih penting dari apa yang terjadi di Ukraina.

Pasalnya pemulihan ekonomi dunia mustahil terwujud tanpa Rusia.

"Pertemuan ini didesain bukan untuk berkelahi secara politik. Tapi membicarakan ekonomi global."

Apa yang bisa dilakukan Indonesia?

Suara senada disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasional Demokrat, Muhammad Farhan.

Ia mengatakan keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G-20 dinilai dari hadirnya seluruh kepala negara.

"Satu saja tidak datang, Indonesia gagal menjadi tuan rumah," ujar Farhan.

Di sisi lain prinsip kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif sudah saatnya diterapkan dan ditunjukkan kepada dunia.

Dalam situasi seperti ini, kata Farhan, pemerintah Indonesia harus menunjukkan dirinya memiliki posisi yang setara dengan negara lain.

Sehingga negara-negara Barat maupun Rusia harus menghormati keputusan Indonesia.

"Nah ini yang kemudian akan dilihat oleh rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi."

Kata Farhan, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadirkan semua kepala negara G-20 pada November mendatang.

Pertama, dengan lobi politik personal.

Indonesia, klaimnya, memiliki tiga tokoh yang sangat dekat dengan kalangan pembuat keputusan di Amerika Serikat.

Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu, dan Duta Besar Indonesia untuk AS Rosan Roeslani.

"Ketiga orang ini saya harap bisa dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk melakukan lobi tingkat tinggi terhadap pihak-pihak pembuat keputusan di AS."