Polda Sumut Tetapkan 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat, Terancam 15 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin memasuki babak baru.

Terkini, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi mengungkapkan setelah dilakukan gelar perkara, pihaknya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka.

"Hasil gelar perkara penyidik Ditreskrimum Polda Sumut hari senin tgl 21 Maret 2022 terkait kerangkeng Bupati langkat Non Aktif TRP, Polda Sumut telah menetapkan delapan tersangka," kata Hadi dikutip dari Tribunnews, Selasa (22/3/2022). 

Dia menuturkan para tersangka dikenakan pasal dalam UU No. 21 tahun 2007 terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Adapun 7 tersangka, dengan inisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG dikenakan Pasal 7 UU No. 21 tahun 2007.

Dijelaskan Hadi dalam pasal tersebut ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara ditambah 1/3 ancaman pokok.

Baca Juga: Kontras Minta Bareskrim Polri Tarik Penyidikan Kekerasan Kerangkeng Manusia dari Polda Sumut

Sementara tersangka berinisial SP dan TS dikenakan Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007. Ancama hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Tersangka inisial TS dikenakan dalam dua kasus tersebut," ujarnya.

Meski demikian, Hadi belum mau membeberkan peran para tersangka.

"Nanti jelasnya akan dipaparkan," ucapnya.

Menurut penjelasannya, saat ini belum dilakukan penahanan terhadap delapan tersangka tersebut. Pihaknya, lanjut dia, akan memanggil lagi mereka untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dalam kesempatan itu, Hadi menekankan, Polda Sumut akan terus  mendalami dan mengembangkan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.

"Polda Sumut terus mendalami dan mengembangkan kasus ini, sekalipun penetapan tersangka dari hasil penyidikan ini sudah ada. Mohon dukungan dari masyarakat," kata Hadi. 

Baca Juga: Temuan LPSK: Putra Bupati Langkat Nonaktif Diduga Terlibat Penyiksaan Penghuni Kerangkeng Manusia