Pemerintah Target Salurkan KUR Rp 8,9 Triliun buat Usaha Perikanan, Kapan Cair?

JAKARTA, KOMPAS.TV – Untuk membantu pembiayaan usaha sektor kelautan dan perikanan nasional di berbagai daerah, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan saluran kredit program senilai Rp 8,98 triliun.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti meyakini, dengan pendampingan Tenaga Pendamping Usaha (TPU) Kelautan dan Perikanan (KP) juga Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi, target tersebut dapat tercapai. Bahkan, bisa terealisasi hingga dua digit atau mencapai target optimis sebesar Rp 10 triliun.

“Melalui program Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA), KKP menempatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) di sejumlah lokasi prioritas,” terangnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Sejumlah lokasi proritas tersebut antara lain, di Kampung Budidaya di Kabupaten Pati, Gresik, Kupang, Pasaman Barat, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Lombok Timur, serta lokasi pengembangan Klaster Daya Saing di Kabupaten Sambas, Konawe Selatan, dan Ogan Komering Ilir.

Disebutkan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2021 mencapai Rp 8,05 triliun yang disalurkan ke 231.329 pelaku usaha.

Sementara, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, TPU KP turut berperan dalam penyaluran pembiayaan kepada 1.771 pelaku usaha dengan realisasi sebesar Rp 43,61 miliar, serta pendataan dan pembinaan kepada 4.889 pelaku usaha sekaligus calon debitur potensial.

Baca Juga: Klaster Perikanan-Perdagangan di Bitung Bakal Bisa Nikmati KUR dari OJK dan BSG

Oleh sebab itu, Artati meminta agar prestasi ini untuk terus ditingkatkan agar kehadiran TPU KP semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya cukup berbangga dan optimistis dengan upaya pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan yang telah dilakukan oleh TPUKP," katanya.

Di samping itu, Ia juga menegaskan, para TPU KP memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha.

Terlebih, mereka bisa memfasilitasi kebutuhan terkait informasi investasi, perizinan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi akses pembiayaan.

Sebanyak 78 TPUKP yang tersebar di 34 Provinsi bertugas melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dengan menjalankan layanan GISELA secara bergerak.

 "Saya berharap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Pokja GISELA dan TPU KP dapat bersinergi mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP," ujarnya.

Lalu kapan cair kredit ini? Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tidak memberi janji, hanya mendorong agar proses pencairan pinjaman usaha dapat lebih cepat sehingga para pelaku usaha kelautan dan perikanan segera dapat merasakan manfaatnya.

Baca Juga: Komisi IV DPR RI Sarankan Pengalihan Subsidi Pupuk Sektor Perikanan yang Capai Rp 415 Miliar