Kompas TV nasional politik

PPP: Jangan Dikte Presiden Jokowi, Tak Harus Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara

Jumat, 28 Januari 2022 | 13:45 WIB
ppp-jangan-dikte-presiden-jokowi-tak-harus-ahok-jadi-kepala-otorita-ibu-kota-negara
Anggota Pansus RUU IKN DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (Sumber: KOMPAS TV)

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengimbau kepada seluruh partai politik untuk tak menyodorkan nama atau mendikte Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kadernya dipilih menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. 

Adapun nanti lokasi IKN akan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Karena kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus, itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk Presiden langsung," kata pria yang karib disapa Awiek kepada wartawan, Jumat (28/1/2022). 

Baca Juga: Jokowi Pertimbangkan 6 Nama Ini Jadi Kepala Otorita IKN: Ada Ahok, Ridwan Kamil dan Risma

Saat ini, banyak yang menggaungkan atau menggiring opini nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama untuk dipilih menjadi Kepala Otorita IKN.

Menurut dia, Kepala Negara pasti memiliki kriteria tersendiri ihwal sosok yang akan dipilih menjadi nakhoda dalam pembangunan IKN nanti. 

"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira. Biarlah Presiden diberikan keleluasaan tentunya Presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujarnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut, empat nama tersebut ialah ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Sebut Ahok Pantas Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang Baru

"Tahun 2020 kemarin Bapak Presiden menyebutkan 4 nama yang kemungkinan akan menjadi kepala Otorita IKN Nusantara. Di antaranya Pak Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama, Tumiyana dan Azwar Anas," ujarnya. 

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:23
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19