PKS Desak Nadiem Makarim Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS TV - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 merilis perkembangan data kasus Covid-19 di Indonesia per 27 Januari 2022. Tercatat ada penambahan kasus sebanyak 8.077 kasus baru terkonfirmasi positif virus Corona.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sekolah. 

Baca Juga: 90 Sekolah di Jakarta Ditutup Sementara, Pemprov DKI: PTM 100% Tetap Dilaksanakan!

Sebab, dikhawatirkan nantinya terjadi gelombang ketiga Covid-19, seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. 

"Kita memang khawatir terjadi 'learning loss' yang disebabkan terlalu lamanya masa pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen," kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (28/01/2022). 

Baca Juga: Belasan Orang Positif Covid 19, Sekolah Hentikan PTM

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan, pemerintah tidak memberikan pilihan kepada orang tua murid untuk memilih sekolah daring atau PTM. Mereka diwajibkan untuk datang ke sekolah.

"Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" katanya. 

Baca Juga: Cegah Klaster Sekolah, Vaksinasi Anak Dikebut

Ia mencontohkan, kini di Singapura yang sedang dihantam varian Omicron dan rumah sakit didominasi oleh pasien anak di bawah umur.

"Jangan sampai kejadian ini juga kita alami," katanya. 

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. 

"Para asosiasi medis sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," katanya.