Kompas TV video vod

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diduga Adanya Praktik Perbudakan

Kamis, 27 Januari 2022 | 15:52 WIB

Penulis : Shinta Milenia

KOMPAS.TV - Kemenkumham Sumatera Utara meninjau lokasi kerangkeng manusia yang disebut sebagai tempat rehabilitasi di rumah Bupati Langkat.

Dugaan adanya praktik perbudakan terhadap penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, terus ditelusuri.

Pasalnya, penggunaan kerangkeng sebagai tempat rehabilitasi narkoba seperti yang diklaim Bupati nonaktif Langkat, dinilai janggal oleh Komnas Hak Asasi Manusia.

Dalam Program Sapa Indonesia pagi hari ini Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM akan terus menelusuri dugaan pelanggaran HAM rehabilitasi Rumah Bupati Langkat.

Sementara Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan menyebut diduga ada tindakan pidana yang terang benderang dilakukan seorang Kepala Daerah.

Oleh karena itu, Komnas HAM dan sejumlah lembaga diminta untuk terus menyelidiki kasus ini.

Baca Juga: KPK Sita Sejumlah Uang dan Dokumen Transaksi dari Penggeledahan Perusahaan Milik Bupati Langkat

Sebelumnya, Kemenkumham Sumatera Utara berdialog dengan warga yang menjalani rehabilitasi.

Dari temuan sementara, warga menyatakan mendapatkan manfaat dengan adanya rehabilitasi yang disediakan Bupati Langkat.

Meski demikian, Kemenkumham akan terus menelusuri dugaan pelanggaran HAM dan kerja paksa di rehabilitasi Rumah Bupati Langkat.

Sementara, Partai Golkar bakal menindak tegas Bupati Langkat TR Perangin Angin yang juga merupakan salah satu Kader Partai Golkar.

Kami kutip dari laman Kompas.com, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir mengatakan kalau ada hal-hal yang melanggar Hak Asasi Manusia, Golkar akan bertindak tegas untuk memberhentikan yang bersangkutan.

Di tengah isu dugaan praktik perbudakan, salah satu keluarga penguni kerangkeng justru mengaku dirinya terbantu atas proses rehabilitasi suaminya yang terjerat narkoba.

Baca Juga: Warga Minta Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Salah satu alasan bersedia menempati tempat tersebut karena tidak dipungut biaya.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) memastikan kerangkeng di Rumah Bupati nonaktif Langkat bukanlah tempat rehabilitasi narkoba.

Hal ini didasarkan pada kondisi 2 ruangan kerangkeng yang ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat rehabilitasi pencandu narkoba.

Sebelumnya, keberadaan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati nonaktif Langkat terkuak saat KPK menggeledah rumah tersebut guna mengusut kasus korupsi Bupati yang terjaring operasi tangkap tangan.

Polisi mengungkap, kerangkeng yang berada di rumah Bupati nonaktif langkat ini sudah ada sejak tahun 2012, namun bangunan ini tak mengantongi izin sebagai tempat rehabilitasi.

Baca Juga: Terkuak, BNN Ungkap Tak Semua Orang yang Dikerangkeng di Rumah Bupati Langkat Pecandu Narkoba

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19