Kompas TV nasional agama

Gus Yahya Ingatkan NU sebagai Lembaga Tak Boleh Ikut Kegiatan Politik Praktis

Kamis, 27 Januari 2022 | 11:56 WIB
gus-yahya-ingatkan-nu-sebagai-lembaga-tak-boleh-ikut-kegiatan-politik-praktis
Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo, Zainal Abidin, dan Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi, Mohammad Ali Makki, memenuhi panggilan untuk tabayun dengan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ia juga menegaskan, tidak boleh NU secara organisasi ikut politik praktis (Sumber: PBNU)

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya secara keras menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi dan lembaga tidak boleh ikut kegiatan politik praktis.

Hal ini diucapkan saat menerima tabayun dari pengurus cabang NU (PCNU) yang diduga terlibat politik praktis pencapresan 2024. Kegiatan itu juga dilangsungkan di kantor NU.

Pada hari Rabu sore, (26/1). Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo, Zainal Abidin, dan Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi, Mohammad Ali Makki, memenuhi panggilan untuk tabayun tersebut dan langsung bertemu dengan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

“Hari ini, Ketua PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi sudah datang dan sudah tabayun langsung,” kata Gus Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Tabayun kali ini penting, menurut Gus Yahya, karena keterlibatan NU secara kelembagaan dalam kegiatan partai politik di kedua kabupaten tersebut telah menjadi isu publik.

Apalagi, kegiatan politik tersebut berhadapan dengan pernyataan ketua umum PBNU di banyak tempat yang menegaskan, NU tidak boleh menjadi alat atau diperalat untuk kepentingan politik praktis.

“NU secara kelembagaan tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan politik praktis,” kata Gus Yahya.

Baca Juga: Cak Imin Disentil PBNU, Peneliti: Langkah Tegas Demarkasi PKB dan Organisasi NU

Agenda Politik PKB di Kantor NU

Proses tabayun ini terjadi lantaran PBNU mendapatkan laporan safari politik yang dilakukan oleh PKB dan Cak Imin yang melibatkan NU.

Ketua PCNU Banyuwangi, misalnya, dipanggil setelah PBNU menerima laporan adanya agenda politik Pemilihan Presiden 2024 yang melibatkan PCNU Banyuwangi.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19