Kompas TV nasional hukum

KPK Akan Pelototi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan

Kompas.tv - 26 Januari 2022, 15:22 WIB
kpk-akan-pelototi-pembangunan-ibu-kota-negara-baru-di-kalimantan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri (Sumber: Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama )
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan khusus terhadap proyek persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktek rasuah dalam proyek IKN tersebut. 

Adapun IKN nanti akan pindah secara bertahap ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibukota negara di Kalimantan," kata Firli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/1/2022). 

Baca Juga: Demokrat ke KPK: Jangan Ada Kasus Korupsi yang Disembunyikan!

Ia menyebut, pihaknya ingin memastikan proses perpindahan IKN itu tak melanggar pidana korupsi.

"Kami juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini, KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," katanya.

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, Pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen. 

Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen. Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. 
Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.

Penjelasan Sri Mulyani sebelumnya diberitakan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 2022 akan mencatut dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Baca Juga: Anggota Legislatif Paling Malas Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Adapun anggaran program PEN tahun 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Pemerintah akan menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun untuk membangun IKN di Kaltim. 

Sri Mulyani mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.