Kompas TV regional berita daerah

DPRD Sulsel Berhentikan Nurdin Abdullah Sebagai Gubernur Sulsel

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:34 WIB

Penulis : KompasTV Makassar

MAKASSAR, KOMPAS.TV - DPRD provinsi sulawesi selatan menanggapi surat presiden terkait pemberhentian gubernur non aktif nurdin abdullah pasca putusan sidang yang menyatakan nurdin abdullah bersalah terkait kasus korupsi.

DPRD provinsi sulawesi selatan langsung menggelar sidang terkait surat presiden. Dari hasil sidang DPRD Sulsel menyetujui pemberhentian nurdin abdullah sebagai gubernur sulawesi selatan dan mengusulkan PLT gubernur andi sudirman sulaiman sebagai sulawesi selatan.

Sementara itu terkait jabatan wakil gubernur yang saat ini kosong dprd sulawesi selatan akan membentuk panitia pemilihan untuk menetukan nama wakil gubernur sulawesi selatan menggantikan andi sudirman sulaiman.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan seluruh fraksi di DPRD Sulsel telah menyetujui pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel pasca divonis hukuman 5 tahun penjara karena kasus suap dan gratifikasi. Ia mengaku pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel merupakan tindak lanjut dari surat Keputusan Presiden tertanggal 12 Januari 2022.

"Semua fraksi menyetujui terkait surat tersebut. Kemudian fraksi juga akan menyetujui terkait pengusulan panitia pemilihan, karena nanti adalah proses di mana mekanisme calon wakil gubernur," ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel, Senin (24/1).

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan dalam paripurna, selain itu juga akan membahas pembentukan panitia pemilihan calon Wakil Gubernur Sulsel. Meski demikian, pembentukan panitia pemilihan Cawagub nanti masih akan dikonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Panitia pemilihan ini nanti melihat kepada hasil konsultasi dulu di mendagri soal kapan dibentuk nya panitia ini. Intinya setelah paripurna ini akan menjadi berita acara dan akan dikirimkan ke Mendagri dan diteruskan ke Sekretariat Negara," ucapnya.

Andi Ina menambahkan selanjutnya, DPRD Sulsel akan menunggu surat dari Setneg terkait jadwal pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel definitif.
Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan kepada Nurdin Abdullah yakni mengembalikan uang sebesar Rp2,187 miliar dan SGD 350 ribu yang merupakan hasil gratifikasi.

Tak sampai di situ, hak politik Nurdin Abdullah juga dicabut oleh majelis hakim PN Tipikor Makassar selama 3 tahun setelah menjalani masa pidana.

#DPRDsulsel
#pemberhentiangubernursulsel
#nurdinabdullah

Sumber : Kompas TV Makassar


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19