Kompas TV regional peristiwa

Bupati Kebumen Perintahkan Pecat Semua Pegawai di Pasar Tumenggungan, Ini Alasannya

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:32 WIB
bupati-kebumen-perintahkan-pecat-semua-pegawai-di-pasar-tumenggungan-ini-alasannya
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (Sumber: Dok. Humas Setda Kebumen)

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Desy Afrianti

KEBUMEN, KOMPAS.TV - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto memerintahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengeluarkan surat pemecatan kepada Kepala Pasar Tumenggungan dan semua pegawai.

Hal itu dilakukan buntut dari adanya dugaan pungutan liar (pungli) kepada para pedagang penjual hasil bumi yang dipaksa membayar lapak Rp2,5 juta di Pasar Tumenggungan dan juga diminta bayaran harian.

"Kepala pasar hari ini dan seluruh pegawainya yang ASN saya perintahkan untuk segara dicopot. Saya minta surat pemberhentiannya segara dibuat, kalau sampai besok tidak dicopot, Pak Sekda-nya yang saya copot," ujar Bupati saat RKPD di Pendopo Kabumian, Selasa (25/1/2022), seperti dilansir TribunJateng.

Lebih lanjut, Arif menyatakan pemecatan keseluruhan pegawai Pasar Tumenggungan ini merupakan langkah tegas atas sikap tutup mata pegawai terkait adanya pungli di pasar tersebut.

Arif meminta agar seluruh jajaran terkait memberantas semua pungli yang ada di pasar Kebumen. Menurutnya, para kepala pasar harus bekerja dengan baik. Jika kepala pasar justru ikut "bermain", akan mendapat sanksi hukum.

Baca Juga: Viral Pria Kebumen Terapung di Laut, Selamat karena Sebilah Bambu hingga Ditolong Kru Kapal

"Sekalipun itu kepala dinas, kalau ikut bermain, terlibat dalam ketidakbenaran itu saya ikhlas untuk copot, biar dikirim ke Semarang," kata dia.

Arif menyayangkan soal pungli di Pasar Tumenggungan, sebab itu makin membuat susah rakyat di desa yang ingin menjual dan mencari nafkah dengan menjual hasil pertanian.

"Betapa susah rakyat kita yang di desa-desa. Mereka mau jual hasil pertaniannya saja susah, harus bayar lapak Rp 2,5 juta. Padahal, hanya jual kelapa, jantung pisang, kangkung. Karena tidak bisa bayar, akhirnya tidak bisa jualan," tuturnya.

Ia menegaskan, pasar tidak boleh dikuasai kelompok preman yang membuat masyarakat resah. Pasar harus dengan sistem kelola dan pelayanan yang baik sehingga masyarakat yang berdagang bisa nyaman dan aman.

Sumber : Kompas TV/TribunJateng


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:37
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19