Kompas TV nasional politik

Skor IPK Indonesia 2021 Naik 1 Poin, Moeldoko: Akan Jadi Evaluasi bagi Pemerintah

Rabu, 26 Januari 2022 | 01:52 WIB
skor-ipk-indonesia-2021-naik-1-poin-moeldoko-akan-jadi-evaluasi-bagi-pemerintah
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 harus menjadi momentum perbaikan tata kelola layanan publik. (Sumber: Tangkap Layar/Nurul)

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 harus menjadi momentum perbaikan tata kelola layanan publik serta penguatan integritas dan kredibilitas.

Hal ini agar pemerintah dapat mempercepat pemulihan dan kebangkitan pascapandemi.

"Sesuai arahan bapak presiden, seluruh jajaran pemerintah agar tidak lengah pada pencapaian bidang tata kelola pemerintah dan hukum walaupun dalam masa pandemi," ujar Moeldoko menanggapi adanya rilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International, Selasa (25/1/2022).

Dalam rilis Transparency International, IPK Indonesia tahun ini meningkat, dari skor 37 pada tahun lalu menjadi 38, dengan perbaikan peringkat dari 102 menjadi 96.

Dari 9 Indeks komposit yang membentuk indeks persepsi korupsi ini, Indonesia mengalami penurunan di 3 sumber indeks, stagnan di 3 lainnya, dan mengalami kenaikan siginifikan di 3 sumber indeks lain, yaitu World Economic Forum, Global Insight, dan IMD world competitiveness.

Menurut Moeldoko, meski capaian IPK tahun ini mengalami kenaikan baik skor maupun peringkat, akan tetapi Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di internal pemerintahan.

Baca Juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Berada di Peringkat ke-96 dari 180 Negara

"Masih terjadinya suap dalam perizinan, integritas aparat birokrasi dan penegak hukum yang belum cukup baik, hingga terjadinya money politics, menjadi penyebab belum baiknya kinerja pemberantasan korupsi dan indeks persepsi korupsi kita. Ini yang harus jadi perhatian," tandasnya.

Hal serupa diutarakan oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI, Jaleswari Pramodhawardani yang menilai bahwa pekerjaan besar yang harus dituntaskan untuk perbaikan IPK Indonesia, yakni indikator terkait dengan aparat penegak hukum, politik, demokrasi, dan birokrasi yang mengalami stagnasi.

"Memang Indeks terkait ini menurun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki ke depan," ucapnya.


Sumber : Kompas TV/Tribunnews.com

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x