Kompas TV nasional hukum

Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Diteken, KPK Langsung Buat Agenda Pemeriksaan Paulus Tannos

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:56 WIB
perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-diteken-kpk-langsung-buat-agenda-pemeriksaan-paulus-tannos
Menyusul penandatanganan perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peluang besar untuk memanggil tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, yang tinggal di Negeri Singa itu.  (Sumber: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menyusul penandatanganan perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peluang besar untuk memanggil paksa tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, yang tinggal di Negeri Singa itu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, KPK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri untuk dapat memanggil Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.

Menurut Ali Fikri, pemanggilan Tannos untuk diperiksa sebagai tersangka ini sangat penting dalam pengembangan penyelidikan kasus korupsi pengadaan e-KTP yang masih dilakukan oleh KPK.

Baca Juga: KPK Ungkap Kesulitan Periksa Tersangka Kasus Korupsi KTP-el Paulus Tannos

"Bagaimana kemudian penanganan perkara yang sedang kami lakukan penyidikan ini diharapkan bisa selesai," ujar Ali, Selasa (25/1/2022).

Lebih lanjut Ali menyatakan, KPK sangat menyambut baik adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

Perjanjian tersebut dapat mempermudah kerja KPK untuk memanggil para saksi atau tersangka yang berada di luar Indonesia, khususnya di Singapura.

Selain itu, dapat memudahkan KPK menangkap dan memulangkan tersangka korupsi yang melarikan diri ke Singapura.

Baca Juga: Penyelidikan Kasus Korupsi KTP-el Masih Berjalan, Hari Ini KPK Periksa Empat Saksi

Perjanjian ekstradisi juga penting dalam hal pemulihan atau pengembalian aset untuk negara. 

Sumber : Kompas TV/Kompas.com


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:15
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19