Kompas TV nasional politik

Politikus PKS: TNI Harus Mampu Atasi Serangan Siber

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:57 WIB
politikus-pks-tni-harus-mampu-atasi-serangan-siber
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta skema pemenuhan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF) TNI harus mampu mengantisipasi potensi terjadinya perang siber. (Sumber: DOK. Oji/Man (dpr.go.id))

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta skema pemenuhan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF) TNI harus mampu mengantisipasi potensi terjadinya perang siber.

Menurutnya, di era digital seperti saat ini, semua alat mudah dikoneksikan sehingga tidak ada kendala dalam pengoperasiannya. Karenanya, peralatan pertahanan TNI bisa digunakan dengan teknologi digital.

Baca Juga: BSSN Gelar Kolaborasi Tangkal Serangan Siber - Pop News

"MEF TNI AD, TNI AL, dan TNI AU peralatan yang dibeli adalah 'alat perang tradisional', padahal ke depan melibatkan siber, perang siber, maupun hybrid," kata Sukamta di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Politikus PKS itu menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Pertahanan Negara, teknologi siber sudah menjadi tema. 

Ia mengimbau TNI sudah menyiapkan peralatan terkait dengan perang siber. Bahkan, dirinya mengusulkan dibentuknya angkatan siber di TNI guna merespons ancaman serangan siber terhadap pertahanan dan keamanan nasional. 

Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Sebut Serangan Siber Bisa Picu Perang di Dunia Nyata

“Saya sejak tahun 2014 nengusulkan bukan hanya peralatan, melainkan TNI sudah saatnya punya angkatan siber, bukan hanya sekadar unit siber di darat, unit siber di laut, atau di udara. Tapi memang cyber army karena menurut saya perang digital ini harus dihadapi oleh tentara," ujarnya. 

Ia menilai, perang siber harus dihadapi para prajurit TNI sehingga perlu dibentuk matra tersendiri untuk menghadapi ancaman siber di masa mendatang.

Selain itu, angkatan siber TNI akan lebih loyal ketimbang jika dibentuk pasukan siber dari kalangan sipil. Loyalitas angkatan siber nantinya bisa seperti prajurit-prajurit Kopassus atau pasukan elite lainnya, katanya.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:05
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19