Kompas TV regional berita daerah

Tanggapi Permintaan Tunda Relokasi PKL Malioboro, Sultan: Aku Sudah Nunggu 18 Tahun

Selasa, 25 Januari 2022 | 14:17 WIB
tanggapi-permintaan-tunda-relokasi-pkl-malioboro-sultan-aku-sudah-nunggu-18-tahun
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) menyatakan sudah 18 tahun menunggu relokasi PKL Malioboro. (Sumber: Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo)

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Purwanto

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) menyatakan sudah 18 tahun menunggu relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro.

Oleh sebab itu, Sultan menyatakan tidak akan menunda waktu relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Malioboro.

"Aku wes ngenteni 18 tahun (aku sudah menunggu 18 tahun). Jadi ra mung mundur 3 tahun, aku wes ngenteni 18 tahun (Jadi tak hanya mundur 3 tahun, aku sudah menanti 18 tahun)," ungkap Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Pedagang Enggan Pindah, Relokasi PKL Malioboro Rencananya Mulai Dilakukan Awal Februari

Hal itu disampaikan terkait adanya permintaan penundaan relokasi PKL Malioboro.

Sultan justru berharap relokasi dapat dilakukan secepatnya. Sebab, PKL dinilai menempati lokasi yang tidak semestinya mereka gunakan.

"Mereka minta menunda, saya meminta agar bisa lebih cepat. Aku sudah nunggu 18 tahun, karena tempat itu bukan milik dia, milik toko dan pemerintah, bukan untuk fasilitas kaki lima. Saya tunggu 18 tahun. Gak usah mundur 3 tahun, saya sudah menunggu 18 tahun," tegas Sultan.

Sebagai informasi, Panitia Khusus (Pansus) relokasi PKL Malioboro meminta pemerintah untuk menunda relokasi.

Permintaan itu terkait adanya  perkiraan puncak kenaikan kasus Covid-19 terjadi antara Februari dan Maret.

“Kalau sudah direlokasi, kena Omicron lagi, kan negara tidak mempunyai sense of crisis," kata Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro, DPRD Kota Yogyakarta Antonius Foki Ardyanto, setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1/2022).


Sumber : Kompas.com

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19