Sosok Ali Sadikin, Mantan Gubernur DKI yang Diusulkan Jadi Nama Tol Cisumdawu

BANDUNG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang mulai dibuka hari ini, Selasa (25/1/2022), diganti namanya menjadi Tol Ali Sadikin. Pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu mengatakan, hal itu berdasarkan keinginan dari warga Sumedang.

"Ada aspirasi dari masyarakat Sumedang, agar dinamai Jalan Tol ALI SADIKIN, tokoh kebanggaan Jawa Barat asal Sumedang yang pernah jadi Gubernur DKI Jakarta. Cc @donyahmad.munir," tulis Emil dalam unggahan di akun Instagramnya, @ridwankamil, dikutip Selasa (25/1/2022).

Dony Ahmad Munir adalah Bupati Sumedang yang saat ini menjabat.

Tol Cisumdawu Seksi 1 sepanjang 11,4 km dari Cileunyi-Pamulihan, sudah diresmikan pada Senin (24/1) kemarin. Selama 2 minggu ke depan, tol tersebut masih gratis untuk masyarakat.

Baca Juga: Tol Cisumdawu Beroperasi Mulai Hari Ini, Gratis Selama 2 Minggu

"Ada exit Jatinangor, sehingga bagi mahasiswa/dosen yang akan hilir mudik ke beragam Kampus disana, tentulah sangat dimudahkan," kata Emil.

"Bulan Juni 2022 ini Insya Allah seluruhnya akan selesai sehingga bisa tembus sampai Bandara Kertajati. Aamiin," ujarnya.

Sosok Ali Sadikin sendiri merupakan Gubernur DKI Jakarta 1966-1977. Ia dipilih dan dilantik oleh Presiden Soekarno. Kepemimpinan Ali Sadikin di Ibu Kota membawa banyak kemajuan bagi Jakarta.

Namun ada sejumlah kebijakannya yang menuai kontroversi. Di antaranya adalah pemungutan pajak judi. Mengutip Kompas.com, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut pajak atas izin perjudian.

Baca Juga: Ridwan Kamil Targetkan Tol Cisumdawu Beroperasi Menyeluruh hingga Bandara Kertajati Juni

Tapi Ali Sadikin menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang saat itu berani menerapkan aturan tersebut. Berdasarkan buku Ali Sadikin karya Ramadhan KH, keresahan Ali Sadikin bermula saat ia mengetahui adanya perjudian di Jakarta dan oknum-oknum di baliknya tidak membayar pajak.

Menurut dia, dari pada dibiarkan liar, lebih baik judi itu disahkan dan membawa pemasukan bagi pemerintah.

Kemudian Ali juga menertibkan kawasan Kramat Raya dan Senen, Jakarta Pusat, yang awalnya terkenal sebagai kawasan Pekerja Seks Komersial (PSK). Lalu ia melokalisasi para PSK di kawasan Kramat Tunggak, Jakarta Utara.

Baca Juga: HUT Jakarta, DPRD DKI Usulkan Nama Ali Sadikin Diabadikan jadi Nama Jalan dan Gedung di Pemprov

Selanjutnya pada pada April 1967, Ali Sadikin merintis program keluarga berencana (KB). Hal itu dilakukan guna mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk di Jakarta yang begitu pesat. Kebijakan itu awalnya banyak ditentang warga Jakarta yang belum paham manfaat KB.

Terakhir adalah penanganan pendatang baru ke Ibu Kota Jakarta. Masalah gelandangan di Ibu Kota pada masa pemerintahan Ali Sadikin cukup rumit. Jumlahnya terbilang cukup besar. Tahun 1972, dikeluarkanlah Instruksi Gubernur tentang operasi terhadap gelandangan dan wanita tunasusila.

Razia dilakukan besar-besaran untuk menertibkan para gelandangan dan dipulangkan ke kampung halamannya atau ke luar pulau Jawa. Penduduk luar kota yang ingin datang dan menetap di Jakarta pun dibatasi.