Kompas TV internasional kompas dunia

Politikus Inggris Mengaku Dipecat Kementerian karena Beragama Islam, Johnson Perintahkan Investigasi

Senin, 24 Januari 2022 | 19:21 WIB
politikus-inggris-mengaku-dipecat-kementerian-karena-beragama-islam-johnson-perintahkan-investigasi
Nusrat Ghani, anggota parlemen Inggris Raya yang mengaku dipecat karena beragama Islam. (Sumber: Parlemen Inggris Raya via Associated Press)

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Hariyanto Kurniawan

LONDON, KOMPAS.TV - Anggota parlemen Inggris Raya, Nusrat Ghani, mengeklaim dipecat dari Kementerian Transportasi pada 2020 lalu karena beragama Islam. Perdana Menteri Boris Johnson pun menanggapi pengakuan tersebut dengan memerintahkan investigasi, Senin (24/1/2022).

Pengakuan Ghani sebelumnya mengejutkan banyak pihak. Politikus Partai Konservatif itu mengeklaim partai mendepaknya dari jabatan menteri muda karena agama.

Sebagaimana diwartakan Associated Press, dalam wawancara kepada The Times, Ghani menyebut seorang whip (petugas partai yang memastikan anggota searah dengan kepemimpinan partai di parlemen) keberatan dengan “keislaman” Ghani.

Ghani mengeklaim, pejabat itu menyebut “keislamannya” membuat “kolega tidak nyaman.”

Politikus 49 tahun itu mengaku dipecat karena, sebagai muslim, ia tidak bantu menjaga imej Partai Konservatif dari tuduhan Islamofobia.

“Terdapat kekhawatiran bahwa saya tidak loyal kepada partai karena saya tidak berbuat cukup untuk mempertahankan partai dari tuduhan Islamofobia,” kata Ghani.

Baca Juga: Wali Kota Inggris Tentang Pencabutan Kewajiban Pakai Masker yang Diumumkan PM Boris Johnson

Chief Whip Konservatif, Mark Spencer, mengaku dialah yang dimaksud Ghani dalam wawancara tersebut. Namun, Spencer menyebut semua tuduhan Ghani tentang dipecat karena beragama Islam “seluruhnya palsu.”

Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan bahwa pihaknya menanggapi klaim ini “sangat serius”. Ia telah memerintahkan penyelidikan.

“Sang perdana menteri telah meminta Kantor Kabinet melakukan penyelidikan atas tuduhan dari anggota parlemen Nusrat Ghani,” kata seorang juru bicara Downing Street (kantor perdana menteri Inggris Raya), dikutip The Guardian.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:58
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19