Kompas TV bbc bbc indonesia

Terkait Kasus Dugaan Suntik Vaksin Kosong, DPR Ingin Bentuk Panja Vaksinasi

Senin, 24 Januari 2022 | 18:26 WIB
terkait-kasus-dugaan-suntik-vaksin-kosong-dpr-ingin-bentuk-panja-vaksinasi
Ilustrasi vaksinasi pada anak (Sumber: Antara)

Penulis : Edy A. Putra

Rencana DPR membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawasi program vaksinasi Covid-19, menurut pegiat kesehatan masyarakat, seharusnya sedari dulu dilakukan untuk mencegah kasus-kasus penyelewengan vaksin.

"DPR sebagai badan legislatif harusnya sudah sedari awal melakukan pengawasan secara langsung," kata Firdaus Ferdiansyah, Koordinator Advokasi Lapor Covid-19, kepada BBC News Indonesia, Minggu (23/01).

Gagasan membentuk Panja Vaksinasi Covid-19 muncul setelah video seorang vaksinator yang diduga memberi suntikan vaksin kosong atas seorang anak sekolah di Medan viral. Vaksinator yang diketahui adalah seorang dokter itu terancam sanksi pidana.

Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, yang membidangi urusan kesehatan, mengatakan panja perlu dibentuk melihat 'urgensi yang semakin tinggi' untuk mempercepat vaksinasi primer yang belum tuntas di tengah ancaman Covid Omicron sekaligus mencegah terulangnya "kasus insidental," seperti kasus dugaan suntik vaksin kosong yang terjadi di Medan.

Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani menegaskan rencana komisinya membentuk panja vaksin akibat "banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi."

Sedangkan ahli kesehatan masyarakat UI, Profesor Budi Haryanto, berharap DPR akan memberi penjelasan seperti apa rencana kerja Panja vaksinasi dan bentuk pengawasan yang akan mereka lakukan, mengingat program vaksinasi pemerintah sudah berjalan serempak di Indonesia dengan SDM yang begitu besar.

Baca juga:

Pengawasan lemah dan minim transparansi

Rencana Komisi IX DPR membentuk Panja Vaksinasi mengundang sorotan dari kalangan pegiat kesehatan masyarakat.

Firdaus Ferdiansyah, Koordinator Advokasi Lapor Covid-19, mengaku baru mendengar wacana dari Senayan itu. Namun dia menilai bahwa pengawasan itu 'seharusnya sedari dulu' dilakukan para anggota DPR, mulai dari perencanaan bagaimana vaksin itu didatangkan.

Apalagi mengingat Indonesia masih bergantung pada pembelian vaksin dari luar negeri.



Sumber : BBC


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19