Kompas TV nasional peristiwa

Terdakwa Kasus Asabri Divonis Nihil, MAKI: Hakim Dolannya Belum Terlalu Jauh

Jumat, 21 Januari 2022 | 10:05 WIB
terdakwa-kasus-asabri-divonis-nihil-maki-hakim-dolannya-belum-terlalu-jauh
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Sumber: KOMPAS.com)

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mainnya belum terlalu jauh.

Pernyataan tersebut disampaikan Boyamin guna merespons vonis pidana nihil yang dijatuhkan dalam perkara korupsi PT Asabri atas terdakwa Heru Hidayat.

Boyamin mengatakan, seharusnya masih ada putusan vonis, semisal pidana, meskipun terdakwa sudah mendapatkan vonis hukuman maksimal dalam perkara lain. Sebagaimana yang dilakukan hakim lain di lima kota dalam beberapa putusan perkara.

"Hakim dolan-nya (mainnya) belum terlalu jauh, karena apa, saya punya tabel daftar 5 putusan yang istilah hukumnya delik tertinggal atau putusan tertinggal bersyarat," kata Boyamin Saiman dalam program dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (21/1/2022).

Lima putusan yang dimaksud itu terkait perkara yang masih mendapat delik tertinggal di lima daerah, mulai dari Riau, Aceh, Pontianak, hingga Banjarmasin.

Lebih lanjut, Boyamin mengungkapkan kekhawatirannya terkait vonis nihil untuk Heru Hidayat yang justru berpeluang membuat hukuman menjadi lebih ringan.

Ia menilai seharusnya vonis harus tetap dijatuhkan kepada Heru dalam Kasus Asabri. Hal itu agar ketika Heru mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus Jiwasraya atau mendapat grasi hingga asimilasi yang berkemungkinan akan meringankan, hukumannya masih tetap berat.

Terdakwa yang telah merugikan negara sebesar Rp22,7 triliun ini, kata Boyamin, seharusnya mendapatkan hukuman maksimal agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Itulah kemudian bahasa saya mencederai rasa keadilan masyarakat, jadi jangan berdebat ini tidak masuk dakwaan atau kemudian ini tuntutan," ungkap Boyamin.

Pada kesempatan yang sama, ia menyebut satu putusan vonis yang terjadi di salah satu pengadilan daerah.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:14
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19