Kompas TV bisnis bumn

Bantu Serap Beras Petani, Bulog Ngaku Tanggung Utang Triliunan

Jumat, 21 Januari 2022 | 06:50 WIB
bantu-serap-beras-petani-bulog-ngaku-tanggung-utang-triliunan
Ilustrasi - Perum Bulog selaku BUMN sektor pangan, setiap tahunnya mempunyai tugas untuk menyerap beras dari petani. (Sumber: ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/Lmo/pras.)

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Perum Bulog selaku BUMN sektor pangan, setiap tahunnya mempunyai tugas untuk menyerap beras dari petani. Namun, hal ini menyebabkan Bulog merugi.

Beberapa waktu lalu, Perum Bulog mengungkap ada beban utang yang mesti ditanggung. Tak main-main, jumlah utang di akhir 2021 lalu mencapai Rp13 triliun.

Melansir dari Kontan.co.id, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan, kerugian yang dialami Bulog ini salah satunya disebabkan penugasan dari pemerintah.

"Ruginya karena penugasan, beban utang, beban bunga, belum lagi, kalau kami sudah menyalurkan produk pangan, maka utang baru akan bertambah karena kami menggunakan jasa pemasok. Jasa pemasok sudah dibayar Bulog tapi tidak ada gantinya dari negara," kata Budi Waseso, Senin (17/1) lalu.

Menurutnya, hal tersebut membuat utang Bulog bertumpuk, dan apabila dihitung, maka akan menyebabkan Bulog rugi.

Akan tetapi, Budi mengakui, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kerugian Bulog semakin kecil, dan beban utang yang juga berkurang.

Baca Juga: Dirut Perum Bulog Budi Waseso Sebut Indonesia Tak Impor Beras Lagi & Andalkan Produksi Petani Lokal

"Jadi, utang Bulog itu bertumpuk-tumpuk, kalau dihitung-hitung pasti rugi. Walaupun apabila dibandingkan dengan tahun lalu jumlahnya saat ini lebih kecil," ungkapnya.

Adapun, Budi menuturkan sudah menyampaikan keluhan soal beban utang ini kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama yang berkaitan dengan penugasan cadangan beras pemerintah (CBP).

Ia menilai perlu adanya mekanisme dari penyerapan beras untuk CBP tersebut. "CBP itu penugasan dari negara, berasnya itu beras negara, bukan beras Bulog. Harusnya ada mekanisme, ketika Bulog menyerap, katakanlah diperintahkan 2 juta ton, lalu diaudit oleh BPK atau BPKP. Setelah beres harus dibayar pokoknya oleh negara, supaya tidak ada utang," bebernya.

Sumber : Kontan.co.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19