Kompas TV nasional politik

Anggota Komisi II Ingatkan Jokowi: Jangan Pilih Kepala Otorita IKN yang Terafiliasi Parpol

Kompas.tv - 19 Januari 2022, 15:55 WIB
anggota-komisi-ii-ingatkan-jokowi-jangan-pilih-kepala-otorita-ikn-yang-terafiliasi-parpol
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran menolak karantina usai tiba dari luar negeri. (Sumber: Dok. Humas DPR RI)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti


 

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar hati-hati dalam memilih sosok yang ditunjuk menjadi kepala otorita dan wakil kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nanti.

Adapun, lokasi IKN nanti di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  

Politikus PAN itu mengimbau agar Presiden Jokowi menunjuk sosok kepala otorita IKN nanti yang tidak terafiliasi dengan partai politik (parpol). 

Baca Juga: Ini Tugas, Fungsi, dan Cara Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru

"Nah saya minta orang yang dipilih dan ditunjuk oleh Presiden haruslah orang yang profesional, yang punya integritas, kapabilitas dan tidak terafiliasi kepada salah satu partai politik manapun," kata Guspardi kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

Ia menjelaskan, alasan dirinya menolak kepala otorita IKN berasal dari partai politik, karena dia ditunjuk langsung oleh Presiden, bukan dengan cara bertarung di Pilkada. 

"Supaya dia jangan terafiliasi. Jadi Kepala Otorita ini penunjukan. Kalau dia orang yang dipilih oleh rakyat ya silakan saja bertarung karena merupakan kehendak keinginan masyarakat." 

"Tapi kan kalau sekarang ini kan Kepala Otorita ditunjuk, sama halnya dengan Pj (penjabat-Red) yang gubernur, bupati, wali kota yang masa jabatannya habis lalu ditunjuk dan dipilih," ujarnya.

Baca Juga: Kepala Bappenas: Nama Pimpinan Badan Otorita IKN Ada di Kantong Presiden Jokowi

Selain itu, karena ini adalah bukan aspirasi masyarakat, jadi harusnya terhindar dan jauh dari hal-hal dari afiliasi partai politik manapun dan harus bekerja profesional. 

Tak hanya itu, ia berharap kepala otorita IKN nanti juga bukanlah orang-orang yang pernah bermasalah dengan kasus hukum. Sehingga hal ini mesti diperhatikan oleh Presiden Jokowi dalam memilih.

"Dan juga dia tidak bermasalah, jadi tidak menimbulkan dinamika. Agar tidak menimbulkan kegaduhan pilihlah orang-orang yang tidak bermasalah, baik masalah hukum, integritasnya, moral dan lain sebagainya," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, Presiden Jokowi sudah memilih nama pimpinan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). 

Namun, ia mengaku tak mengetahui siapa sosok yang dipercaya oleh Kepala Negara untuk mengkomandoi perpindahan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Baca Juga: 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Ahok hingga Azwar Anas

"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh presiden, bisa ditanya ke presiden, ada di kantong beliau, saya tidak tahu, tapi tentu pilihannya yang tepat," kata Suharso di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/1/2022).



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x