Kompas TV video vod

Dianggap Masih Banyak Masalah, PKS Tolak RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:05 WIB

Penulis : Natasha Ancely

KOMPAS.TV – Pengumuman Nusantara sebagai nama ibu kota baru dilakukan Menteri PPN Kepala Bappenas saat rapat bersama panja RUU ibu kota negara, Senin (17/01) siang.

Suharso menyebut, nama Nusantara sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Nama Nusantara dipilih pemerintah karena telah dikenal masyarakat luas baik dalam negeri maupun global dan sudah menjadi ikon Indonesia.

Hari ini (18/01) DPR juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang ibu kota negara menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: Usai Dengar Pandangan 9 Fraksi, DPR Setujui RUU TPKS Sebagai RUU Inisiatif DPR

Ketua panitia khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dalam pembahasan bersama pemerintah hanya fraksi PKS yang menolak RUU IKN disahkan menjadi UU.

Sementara 8 fraksi lain setuju dengan memberikan catatan dalam sejumlah hal, mulai dari pembiayaan pembangunan ibu kota negara baru, penataan ibu kota negara yang harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, hingga sistem pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara.

Sementara fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Rancangan Undang-Undang ibu kota negara disahkan menjadi Undang-Undang, mengingat saat ini pemerintah masih fokus kepada pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Anggota Pansus RUU IKN Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menilai, kelahiran dari ibu kota baru masih dianggap cacat.

“Kita menolak bukan saja penamaannya tapi kelahirannya sendiri kita anggap masih cacat, sehingga kita belum masuk kepada nama. Kalau kelahiranya saja bermasalah apalagi namanya juga pasti akan menimbulkan masalah di kemudain hari.” Ujar Anggota Pansus RUU IKN Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19