Kompas TV nasional politik

Kasus Omicron Melonjak, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Mobilitas Masyarakat

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
kasus-omicron-melonjak-wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-perketat-mobilitas-masyarakat
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mewaspadai lonjakan kasus Omicron tersebut. (Sumber: Dokumentasi PKB)

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron.

Per Senin (17/1/22) kemarin, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia melaporkan, kasus Omicron di Ibu Kota mencapai 825 kasus di mana 243 kasus merupakan transmisi lokal.

Menanggapi hal itu, Muhaimin meminta pemerintah untuk melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, seperti memperketat persyaratan masuk ke tempat publik, dan melakukan langkah mitigasi agar kasus Omicron tidak kian meningkat.

Baca Juga: Jokowi Minta Masyarakat WFH untuk Cegah Penularan Omicron
 
"Perlu juga dilakukan asesmen pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan mengevaluasi hasil asesmen tersebut secara berkala, sehingga dapat diatur dan ditetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 saat ini," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu di Jakarta, Selasa (18/1/2021). 

Politikus PKB itu mengimbau agar pemerintah melakukan kontrol yang ketat terhadap setiap orang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. 

"Pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia juga harus dikontrol, sebab sebagian kasus transmisi berasal dari pelaku perjalanan luar negeri," ujarnya. 

Baca Juga: Omicron Semakin Mewabah, Pemerintah Diminta untuk Evaluasi Kebijakan Sekolah Tatap Muka!

Ia menyebut, pemerintah harus melakukan langkah dan strategi penanganan pandemi, salah satunya dengan melakukan proyeksi perkembangan kasus Covid-19 berdasarkan data. 

“Perlu dilakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kenaikan kasus Covid-19, khususnya Omicron," katanya. 

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga harus mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster, guna memberikan perlindungan dan meminimalisir dampak buruk virus corona, khususnya Omicron.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:55
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19