Kompas TV nasional berita utama

Haris Respons Polisi soal Alasannya Jemput Paksa: Saya Enggak Tahu Wajar atau Enggak

Selasa, 18 Januari 2022 | 13:16 WIB
haris-respons-polisi-soal-alasannya-jemput-paksa-saya-enggak-tahu-wajar-atau-enggak
Aktivis Haris Azhar usai kepolisian terkait laporan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di Polda Metro Jaya, Senin (22/11/2021). (Sumber: KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV- Aktivis Haris Azhar mengaku tidak mengetahui jika alasannya menunda pemeriksaan melalui surat ke penyidik dianggap tidak wajar.

Haris Azhar menuturkan dirinya memang bersurat ke pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk meminta penundaan pemanggilan hingga setelah 4 Februari 2022.

Demikian Haris Azhar merespons upaya jemput paksa kepolisian menyikapi laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang dugaan pencemaran nama baik, Selasa (18/1/2022)

“Kalau memang enggak hadir, saya kan sudah menjelaskan alasannya kami kirim surat segala macam,” ujar Haris dalam keterangannya saat tiba di di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagaimana dikutip Antara.

“Saya enggak tahu wajar atau enggak wajar, saya surat baik-baik dari pemanggilan pertama saya sampaikan surat bahwa di atas tanggal 4 (Februari),” tambah Haris.

Baca Juga: Sempat Dijemput Paksa, Fatia dan Haris Azhar Tiba di Polda Metro Jaya

Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Auliansyah Lubis membenarkan soal adanya upaya jemput paksa terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pagi tadi.

Dalam keterangannya, Auliansyah mengatakan langkah kepolisian itu sesuai prosedur dan karena penyidik menilai alasan yang diberikan Haris maupun Fatia tidak wajar.

“Penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah mendatangi kantor Haris Azhar dan kediaman rumah Fatia untuk kepentingan penyidikan. Saksi HA dan FA (dua) kali tidak hadir dengan alasan yang tidak patut dan wajar,” kata Auliansyah.

Atas dasar itu, Auliansyah menuturkan pihak kepolisian melakukan penjemputan kepada Haris dan Fatia sebagaimana prosedur menghadirkan saksi dalam rangka pemeriksaan.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19