Suharso: Pembangunan dan Pemindahan IKN Tak Seperti Lampu Aladin

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) dilakukan secara bertahap.

Begitu juga dengan pemindahan pusat pemerintahan beserta perangkatnya, dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan secara bertahap.

"Tentu pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tidak seperti lampu Aladdin, tetapi dilakukan secara bertahap dan dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045," kata Suharso dalam rapat dengan Pansus RUU IKAN, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Nusantara bakal Jadi Nama IKN Baru, Fraksi PKS dan DPD Tak Setuju

Nantinya, pemerintah akan menentukan prioritas pemindahan ke IKN. Dalam laman IKN.go.id dijelaskan, pemindahan aparatur sipil negara ke IKN dilakukan secara bertahap dengan menentukan kementerian/lembaga yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN.

Sedangkan pemindahan ASN dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun, dimulai pada 2023– 2027. Pemindahan dilakukan dengan proporsi 20 persen di tiap tahunnya atau sekitar 25.500 orang per tahun.

Sehingga ketika Presiden RI dan Wapres RI pindah ke IKN Baru pada 2024, sebanyak 20persen ASN di tahap pertama sudah siap beroperasi di IKN.

Baca Juga: Ketua Pansus RUU IKN: Nama Nusantara Sudah Sesuai dengan Aspek Hitoris dan Sosiologis

Sebelumnya, Suharso mengatakan kebijakan tak memindahkan seluruh ASN ke Kaltim merupakan satu dari dua alternatif yang telah disusun Bappenas. Dua alternatif tersebut antara lain memindahkan ASN keseluruhan dan memindahkan ASN dengan metode persebaran (spread out).

"Dalam rapat saya dengan presiden, beliau setuju jangan semua dibawa ke ibu kota baru. Jadi menurut saya ke depan sebaiknya kita harus spread out," ujarnya.