Kompas TV nasional politik

Nusantara bakal Jadi Nama IKN Baru, Fraksi PKS dan DPD Tak Setuju

Senin, 17 Januari 2022 | 23:00 WIB
nusantara-bakal-jadi-nama-ikn-baru-fraksi-pks-dan-dpd-tak-setuju
Ilustrasi. Rancangan Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru Indonesia. Pemerintah baru saja mengumumkan, IKN baru bakal diberi nama Nusantara. Namun, pemilihan nama itu mendapat penolakan dari Fraksi PKS dan DPD yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU IKN. (Sumber: Instagram/Nyoman_Nuarta)

Penulis : Aryo Sumbogo | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota negara (IKN) baru, ternyata tak mendapat persetujuan penuh dari Panitia Kerja (Panja) RUU IKN.

Dari sepuluh fraksi yang ada di dalam Panja RUU IKN, PKS dan DPD meminta penetapan nama itu ditunda terlebih dahulu.

Menurut anggota Panja RUU IKN dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam, nama Nusantara itu memiliki potensi multitafsir yang dampaknya dapat muncul hingga ke depannya.

"Kami memandang, ada kekhawatiran substitusi atau pemahaman dan kerancuan penyebutan nama (Nusantara) ketika digabungkan dalam IKN," kata Ecky dalam Rapat Panja RUU IKN, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Ibu Kota Baru Dinamai Nusantara, Sejarawan JJ Rizal Sebut Bertolak Belakang dengan Gagasan Pokok

Terlebih, lanjut Ecky, penggunaan nama Nusantara itu bakal tercantum dalam RUU IKN yang tentunya harus didasari oleh penjelasan atau latar belakang secara komprehensif.

"(Kami) masih menunggu penjelasan secara komprehensif, tertulis, dan bagian mana dari penjelasan pemerintah tersebut yang bakal masuk dalam penjelasan RUU (IKN) ini," ujar Ecky.

Ecky pun menyinggung, pandangan dari aspek bahasa mengenai nama Nusantara untuk IKN baru itu yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara itu, Ketua DPD RI Agustin Teras Narang mengaku tidak setuju dengan Nusantara sebagai nama IKN baru, karena belum melihat adanya ladasan sosiologi, filosofis, dan historisnya.

Baca Juga: Ketua Pansus RUU IKN: Nama Nusantara Sudah Sesuai dengan Aspek Hitoris dan Sosiologis

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:21
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19