Kompas TV nasional update

Kemenag Belum Bisa Pastikan Pelaksanaan Ibadah Haji 2022

Senin, 17 Januari 2022 | 12:48 WIB
kemenag-belum-bisa-pastikan-pelaksanaan-ibadah-haji-2022
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bilang, banyaknya problem keagamaan di daerah bisa diselelesaikan dengan intervensi lewat perpres FKPUB Pusat (Sumber: Dok. Kemenag)

Penulis : Hedi Basri | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji pada 1443 Hijriyah atau tahun 2022 belum dapat dipastikan. 

"Sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022H belum dapat diperoleh sebagaimana yang telah disampaikan pada raker sebelumnya," kata Yaqut dalam raker dengan Komisi VIII DPR dan Kemenkes dan Kemenhub di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022). 

Kata Yaqut, jadwal penyelenggaraan ibadah haji merupakan wewenang penuh dari pemerintah Arab Saudi. Dan hingga saat ini belum ada kepastian untuk calon jemaah haji Indoensia, sama seperti negara-negara lain.

Kendati begitu, lanjut Yaqut, pemerintah akan terus berkoordinasi untuk membicarakan soal pelaksanaan haji 2022. 

"Sebagaimana tahun-tahun yang lalu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Namun begitu kami terus berkoordinasi," tambahnya.

Baca Juga: Meskipun Umrah Sudah Dibuka Lagi, Kemenag Masih Tunggu Keputusan Arab Saudi Soal Haji

Pemerintah Arab Saudi belum membuka pembicaraan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Padahal, kata Yaqut, biasanya pembicaraan haji sudah dimulai pada Januari. 

"Belum adanya pembicaraan ini bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada negara-negara lain yang menyelenggarakan misi haji," ucap dia.

Yaqut menabahkan, meski ibadah haji belum dapat dipastikan, pemerintah tetap menyiapkan proses penyelenggaraannya. Mulai dari proses pemberangkatan, prosedur kesahatan hingga persiapan kuota yang bisa diberangkatakan.

Yaqut menyebut pihaknya telah menyiapkan tiga mitigasi pelaksanaan haji 2022: Pertama, pemberangkatan kuota penuh. Kedua, pemberangkatan kuota terbatas, dan atau tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali, sebagaimana dua tahun lalu.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:42
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19