Kompas TV video vod

DPR: Mahfud MD Harus Luruskan Dugaan Korupsi Proyek Satelit

Minggu, 16 Januari 2022 | 21:36 WIB

Penulis : Natasha Ancely

KOMPAS.TV - Proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan diduga melibatkan sejumlah personel TNI.

Kejaksaan Agung mulai menyidik kasus ini dan telah memeriksa 11 orang pihak kemhan dan swasta.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut, ada indikasi personel TNI diproses hukum dalam kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan tahun 2015. Pemerintah mengungkap kasus ini merugikan negara hingga Rp 800 miliar.

Panglima TNI mengaku dipanggil Menkopolhukam pada Selasa lalu, soal dimulainya proses hukum kasus satelit Kementerian Pertahanan. Panglima tengah menunggu nama-nama personel TNI yang diduga terlibat proyek ini.

Andika berjanji untuk mendukung penegakan hukum terhadap anggotanya jika memang terbukti bersalah.

Kemenhan bergerak sendiri dengan membuat kontrak sewa satelit artemis milik Avanti pada 2015. padahal kemenhan saat itu belum punya anggaran untuk keperluan satelit militer.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyatakan, soal korupsi proyek satelit yang disampaikan Menkopolhukam perlu diluruskan.

Menurut Effendi, Menkopolhukam jauh lebih baik menceritakan sejarahnya dari mulai kebutuhan akan satelit komunikasi pertahanan.

Baca Juga: Jenderal Andika Sebut Ada Indikasi Personel TNI Dihukum Atas Kasus Proyek Satelit

“Ujug-ujug dia potong langsung seperti memborbardir berita bahwa ada suata “big fish” yang ketemu kejahatan yang terselubung, yang luar biasa. Saya kira ini sodara Mahfud juga harus ditanya apa sih motifnya? Karena sejatinya harus ada kronologisnya sejak kita kehilangan satelit Garuda 1 dari orbitnya.” Ujar Effendi Simbolon.

Effendi pun melihat ada konspirasi kuat yang tidak menginginkan Indonesia memiliki satelit sendiri.

“Saya melihat ada konsiparsi kuat yang tidak menginginkan Indonesia memiliki satelit sendiri yang mandiri.” Kata Effendi.

Sementara itu pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini menyebut, perlu kehati-hatian dalam melihat kasus ini.


Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19