Kompas TV nasional agama

Meskipun Umrah Sudah Dibuka Lagi, Kemenag Masih Tunggu Keputusan Arab Saudi Soal Haji

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:40 WIB
meskipun-umrah-sudah-dibuka-lagi-kemenag-masih-tunggu-keputusan-arab-saudi-soal-haji
Foto jemaah umrah saat berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kemenag masih menunggu keputusan Arab Saudi terkait pelaksanan ibadah haji. (Sumber: Kemenag)

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi dari pemerintah Arab Saudi, kendati pelaksanaan umrah telah dibuka lagi pada 8 Januari lalu.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, wewenang penyelenggaraan ibadah haji berada di tangan otoritas kerajaan Saudi.

"Kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022 Masehi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi," ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Zainut mengatakan, pemerintah Indonesia telah melakukan rangkaian koordinasi dengan otoritas terkait pada November 2021 lalu.

Hal itu dilakukan untuk memperoleh kepastian soal penyelenggaraan haji dari otoritas Arab Saudi sebagai penanggung jawab.

Baca Juga: Kata Kemenag soal Daftar Tunggu Haji 20-30 Tahun, Dibuatkan Program Khusus Selama Menunggu

Ia lantas menjelaskan, sejak 20 hingga 23 November 2021, Kemenag telah bertemu dengan sejumlah pejabat teras Arab Saudi membicarakan pelbagai kemungkinan pelaksanaan haji yang sudah terhenti selama 2 tahun.

Kemenag sudah berjumpa dengan antara lain Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Abdullatif Al Syeikh, Gubernur Mekah sekaligus Ketua Komite Pusat Haji Pangeran Khalid bin Al Faisal, dan Menteri Haji dan Umrah Tawfiq bin Fauzam Al Rabeah.

Dari hasil pertemuan tersebut, katanya, otoritas kerajaan belum bisa memastikan soal penyelenggaraan haji, apakah akan dibuka atau kembali ditutup bagi calon jemaah luar negeri.

"Sampai dengan saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, belum dapat diperoleh," kata Zainut.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:00
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19