Partai Demokrat: Kalau Ekonomi Jadi Alasan Tunda Pilpres, Seharusnya SBY Tiga Periode

JAKARTA, KOMPAS.TV  - Politikus Partai Demokrat Syarief Hasan mengkritik usulan kalangan pengusaha yang menginginkan pemilu presiden 2024 ditunda untuk pemulihan ekonomi.

Menurut Syarief Hasan jika ekonomi dijadikan alasan memperpanjang masa jabatan presiden, maka seharusnya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun diusulkan menjabat hingga tiga periode.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi di era SBY, bagus. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Menurutnya, jika ada kekhawatiran ekonomi akan hancur karena adanya pemilihan umum. maka seharusnya SBY dipertahankan dan dapat menjabat hingga tiga periode.

Baca Juga: Benarkan Ucapan Bahlil Lahadalia, HIPMI: Permintaan Tunda Pilpres adalah Bagian dari Demokrasi

"Karena pertumbuhan ekonomi kita bagus kalau kita mengkhawatirkan ekonomi kita hancur. Seharusnya Pak SBY didorong tiga kali. Diperpanjang saja," ujar Syarief Hasan dalam Program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Kamis (13/1/2022).

Syarif mengatakan kekhawatiran bahwa ekonomi bakal terpuruk apabila masa jabatan Presiden Jokowi tidak diperpanjang, adalah kekhawatiran yang tidak perlu.

Sebab, faktanya, kata Syarief Hasan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun pertumbuhan ekonomi tidak pernah melebihi lima persen.

"Fakta menyatakan dalam keadaan normal pun ekonomi kita tidak pernah tumbuh lebih dari lima persen," papar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.  

Baca Juga: Menteri Bahlil Sebut Usulan Tunda Pilpres, MPR Sindir Soal Etika Pejabat Negara

Bahkan menurut Syarief jika pilpres ditunda, sehingga masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang, tidak akan berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kalau pun ekonomi tumbuh, akan kembali sebelum Covid dan tidak pernah tumbuh lebih dari enam persen," ungkapnya.

Dia menyinggung soal keberhasilan pemerintah sebelumnya yang berhasil di saat krisis. "Kita pernah mengalami masalah yang sama tapi ekonomi kita bagus. Kebetulan presidennya bukan yang sekarang," tutur Politikus yang menjabat Wakil Ketua MPR ini.

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Baca Juga: Said Iqbal: Saya Ingatkan Bahlil, Kau Dipilih Presiden Bukan untuk Bikin Chaos Negeri Ini

Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).