Kompas TV nasional politik

PDIP Sebut Posisi Wamen Bukan Ajang Bagi-Bagi Jabatan, Itu Upaya Menunjang Kerja Kementerian

Jumat, 7 Januari 2022 | 17:01 WIB
pdip-sebut-posisi-wamen-bukan-ajang-bagi-bagi-jabatan-itu-upaya-menunjang-kerja-kementerian
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi keterangan seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020). (Sumber: KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

JAKARTA, KOMPAS TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi pernyataan miring dari sejumlah pihak ihwal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menerbitkan Perpres sebagai landasan adanya jabatan wakil menteri (Wamen) di beberapa kementerian.  

Kini, yang terbaru adalah terbitnya Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 Desember 2021. Aturan itu menegaskan adanya posisi Wamendagri di institusi tersebut. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, posisi wamen itu bukan untuk ajang bagi-bagi jabatan yang dilalukan oleh seorang Kepala Negara. Namun, itu adalah sebuah upaya untuk menunjang kinerja dari sebuah kementerian tersebut. 

Baca Juga: Nasdem Sebut Penunjukan Wamendagri Bukan untuk Akomodasi Jokowi Lakukan Reshuffle, Ini Alasannya

"Dan kemudian wamen ini bukan bagi-bagi jabatan, wamen ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dari kerja kementerian yang memang tidak ringan," kata Hasto di Kantor PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2021). 

Ia mencontohkan seperti posisi wamenlu yang dihadirkan oleh Presiden Jokowi, di mana tugasnya lebih sering untuk melakukan diplomasi politik di kancah dunia internasional demi menunjukkan eksistensi Indonesia. 

"Contoh menteri luar negeri kanapa ada wamen lebih banyak menjalankan tugas-tugas politik internasional di dalam upaya menunjukkan kepemimpinan Indonesia. Misalnya ketika menangani krisis di Myanmar itu sangat diperlukan, juga posisi politik kita sebagai big brother Asean dan kepemimpinan kita di Asia Afrika itu memerlukan wakil menteri," ujarnya. 

Meski begitu, ia mengkritisi adanya aturan pengadaan posisi wamensos di Kementerian Sosial. 

"Tetapi kalau Menteri Sosial dengan kepemimpinan Bu Risma dengan pengalaman cukup luas di situ tidak diperlukan misalnya seorang wakil menteri," katanya. 

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan agar terbitnya Perpres soal penunjukan posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) bukan dalam rangka untuk memberikan jatah kepada tim sukses atau kader partai politik demi mendapatkan posisi di pemerintahan. 

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19