Ini Capain Divisi Yankumham Kemenkumham Sulsel

MAKASSAR, KOMPAS.TV -  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Anggoro Dasananto, Sabtu(1/1) mengatakan ada beberapa dari capaian Divisi Yankumham Kemenkumham Sulsel mendapat apresiasi dari Kemenkumham Jakarta.

Pada tanggal 23 November 2021 mendapat piagam Penghargaan Terbaik Kategori Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Wamenkumham.

Pada tahun 2021 sebanyak 242 KIK dari Sulsel sudah di catatkan di Ditjen Kekayaan Intelektual antara lain, Sop Saudara dari Pangkep, Minas Sinjai, Sukun dari Bone, Nasu Cemba dari Enrekang serta KIK lainnya yg berada di Sulawesi Selatan.

Selain itu pada tanggal 10 desember 2021 dapat piagam dari Menkumham sebagai pembina UPT pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) karena 30 satker Kanwil Sulsel dapat piagam P2HAM.

Dibidang keuangan, pada tanggal 7 Oktober 2021 dapat Penghargaan dari Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai Kanwil demgan Nilai Kinerja Anggaran AHU tertinggi Pertama.

Menurut Anggoro, Pada tahun 2021 ini , Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Intelektual (KI) kemenkumham Sulsel meningkat. Tahun 2020 PNBP nya hanya Rp. 1,3 milyar menjadi 2,2 milyar ditahun 2021.

Pada layanan AHU (Administrasi Hukum Umum) terjadi peningkatan terhadap pendaftaran badan hukum baik badan hukum perseroan, perkumpulan maupun yayasan. pada 2021 ini sebanyak 5184 pendaftar. Juga pada pendaftaran fidusia mengalami peningkatan.Kemudian Pada 2021 sebanyak 230.086 pendaftar.

Selain itu. Tahun ini juga telah dilantik notaris Baru dan pindahan dari luar Sulsel sebanyak 64 orang.

Di bidang bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi 79 ranperda, fasilitasi 4 naskah akademik ranperda, mediasi dan konsultasi 9 ranperda, melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 12 perda serta melakukan MoU dengan 8 Pemda dan 3 DPRD.

Dibidang JDIHN (Jaringan Dokumentasi informasi Hukum Nasional), Anggoro menyampaikan, 50 website anggota JDIH Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). JDIH Sulsel terdiri dari Biro Hukum Pemprov Sulsel , Setwan DPRD Sulsel , bagian hukum Kabupaten Kota serta Setwan Kabupaten Kota

Untuk bantuan hukum ,selama tahun 2021, ada 20 organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menjalin kerjasama dengan Kanwil kemenkumham sulsel. Sebanyak 757 kasus litigasi dan 250 kegiatan Nonlitigasi yang telah ditangani. Presentase penyeraapan anggarannya sebesar 98,58%.