Kadin Sebut Larangan Ekspor Batu Bara Akan Memperburuk Citra Pemerintah dalam Berbisnis

JAKARTA, KOMPAS.TV – Larangan mengekspor batu bara akan memperburuk citra pemerintah terkait dengan konsistensi kebijakan dalam berbisnis.

Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, melalui keterangan tertulis yang diterima KompasTV, Sabtu (1/1/2022).

“Nama baik Indonesia sebagai pemasok batu bara dunia akan anjlok,” jelasnya.

Selain itu, kata Arsjad, upaya kita untuk menarik investasi dan memperlihatkan diri sebagai negara yang ramah investor dan iklim berusaha yang pasti dan dilindungi hukum akan turun reputasinya.

“Minat investor di sektor pertambangan, mineral dan batu bara akan hilang, karena dianggap tidak bisa menjaga kepastian berusaha bagi pengusaha,” jelas Arsjad.

Oleh sebab itu, lanjut Arsjad, pihaknya meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan ini. Pasalnya, banyak perusahaan batu bara nasional yang juga terikat kontrak dengan luar negeri.

Dia juga menyebut bahwa KADIN sangat mendukung pasokan batu bara domestik untuk pasokan listrik nasional.

Tetapi, menyayangkan kebijakan pemerintah melarang ekspor batu bara, yang dinilainya sepihak dan tergesa-gesa.

Baca Juga: Indonesia Dilaporkan Keluarkan Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara untuk Bulan Januari 2022

Arsjad menambahkan, saat ini pemerintah Indonesia sedang mencoba memulihkan perekonomian nasional yang sempat limbung dihantam pandemi. Namun upaya itu tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah.

“Pemerintah berupaya memulihkan perekonomian nasional ini tidak sendirian, tapi bersama-sama pelaku usaha,” tuturnya.

Dia menyebut, ada peran penting pelaku usaha dalam memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi.

“Jadi kami sangat berharap, setiap kebijakan pemerintah yang berdampak pada dunia usaha dan perekonomian nasional seperti larangan ekspor batu bara ini harus dibicarakan bersama,” tegasnya.

Terlebih, batu bara menjadi salah satu komoditas yang sedang booming dan dibutuhkan pasar global. Itu akan membantu percepatan pemulihan perekonomian nasional.