PKS Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pekerja Migran Indonesia yang Ingin Dapat Tempat Karantina

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayanti mengaku dirinya kerap menerima aduan ihwal banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlantar untuk mendapatkan fasilitas karantina setelah pulang dari luar negeri.

Politikus PKS itu menyebut, para PMI itu dipaksa menunggu berjam-jam demi mendapatkan fasilitas karantina dari pemerintah sesuai dengan keputusan Satgas Covid-19 Nasional.

"Saat ini ada program pemulangan (rekalibrasi) tapi tak siap dengan infrastruktur di dalam negeri untuk karantina. Teman-teman PMI lapor jika ada tawaran untuk karantina ke hotel-hotel dengan biaya sendiri yang tidak sedikit agar tidak menunggu antrian lebih lama." 

Baca Juga: Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Ditambah Jadi 14 Hari, Menkes Minta Fasilitas Diperbanyak

"Ingat PMI adalah kelompok yang mendapatkan fasilitas gratis karantina mandiri yang disediakan pemerintah. BP2MI harus cari solusi segera bersama Satgas Covid-19 Nasional menyelesaikan kebutuhan mendesak ini," kata Mufida, Selasa (21/12/2021).

Ia menjelaskan, laporan yang masuk ke dirinya bahkan ada yang menunggu hingga dua hari di bandara tanpa fasilitas yang memadai. 

Padahal esensi dari karantina mandiri usai perjalanan dari luar negeri adalah antisipasi penyebaran Covid-19 dengan memisahkan pelaku perjalanan.

"Namun, karena fasilitas karantina mandiri tidak siap akhirnya justru PMI harus terlunta-lunta di bandara maupun pelabuhan," katanya.

Ia mengimbau agar pemerintah menyediakan tempat tersendiri untuk menampung PMI yang hendak melakukan karantina.

"Pemerintah bisa membuka tambahan kamar segera di fasilitas milik pemerintah termasuk bekerjasama dengan aset milik Pemda. Kasihan teman-teman PMI seperti tidak diurus."

"Pemerintah menyebut mereka pahlawan lho, perlakukan dengan layak dan baik!" ujarnya.

Baca Juga: Hari Pekerja Migran Internasional Dirayakan Sederhana, Kepala BP2MI: Kami Terus Bekerja untuk PMI

Selain itu, dirinya juga mendapat laporan PMI dari Malaysia masih tertahan di Pelabuhan di wilayah Pasir Gudang, Johor karena fasilitas karantina di Batam disebut penuh.

"KJRI di Malaysia tolong dicek dan dibantu BP2MI bisa berkoordinasi dengan instansi terkait di Batam ada RS Pulau Galang untuk karantina dan tempat-tempat lain milik Pemda bisa disinergikan segera. Ini butuh solusi cepat karena mereka sudah menunggu seolah tanpa kejelasan," katanya.