Kompas TV nasional politik

Fahri Hamzah: Jangan Jadi Ekor Saja, Indonesia Cocok Jadi Pemimpin Negara Muslim Dunia!

Kompas.tv - 18 Desember 2021, 10:54 WIB
fahri-hamzah-jangan-jadi-ekor-saja-indonesia-cocok-jadi-pemimpin-negara-muslim-dunia
Politisi senior Fahri Hamzah menilai, Indonesia lebih cocok jadi pemimpin negara muslim dunia. (Sumber: DOK. Humas MPR)
Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi senior Fahri Hamzah menilai Indonesia bisa menjadi pemimpin di kalangan negara-negara Muslim di dunia. Salah satu alasannya, yakni karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar.

Wakil ketua Partai Gelora itu lantas menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sehingga Indonesia bisa menjadi pemimpin di kalangan negara-negara Muslim, sekaligus menjadi pemimpin di negara-negara demokrasi.

Bila dikaitkan dengan perebutan pengaruh antara pakta militer baru Australia, Inggris, dan AS (AUKUS) dengan China, menurut Fahri, Indonesia harus menjadi pemimpin dan menolak menjadi "ekor" saja dalam polarisasi politik global.

Hal itu dikatakan Fahri dalam Webinar Moya Institute bertajuk "Perebutan Pengaruh di Kawasan Pascakapitulasi AS dari Afghanistan" pada Jumat (17/12/2021).

“Indonesia tidak layak menjadi 'ekor' dalam konflik maupun polarisasi yang terjadi di dunia. Indonesia adalah negara yang didesain untuk berada di tengah-tengah, baik secara geografis maupun nilai. Karena itu, Indonesia lebih cocok menjadi pemimpin," ujar Fahri dalam keterangannya dikutip KOMPAS TV dari Antara, Sabtu (18/12).

Baca Juga: Ketika Fahri Hamzah Bela Fadli Zon dari Serangan Netizen...

Fahri pun merujuk pada Buku Samuel Huntington bertajuk The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Kata dia, merujuk buku itu, telah terjadi konflik peradaban antara peradaban barat dengan nonbarat.

Hal ini, kata Fahri, menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah seluruh kutub itu dari segala segi. Dan dari situ, disebutnya, bisa memimpin negara-negara Islam.

Dalam webinar itu hadir pula pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Menurutnya, Indonesia selayaknya menganut politik luar negeri bebas aktif dalam konstelasi politik dunia.

Apalagi, jika kepentingannya diganggu seperti kasus Natuna. Jokowi sebagai presiden harus berhadapan dengan para penganggu itu, baik itu dari Tiongkok maupun Amerika. 

"Ketika Indonesia sudah diganggu kepentingan nasionalnya, maka kita harus berhadapan dengan siapa pun pengganggu itu," ucapnya.

Baca Juga: Soal Jalan Ataturk, Fahri Hamzah ke Fadli Zon: Ngomong ke Gubernur Sohib Lu Tuh!

 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x