Polemik Aturan Karantina Mandiri bagi Pejabat, Adilkah bagi Semua Pihak?

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Heboh polemik anggota Komisi VII DPR Mulan Jameela yang menjalani karantina mandiri pasca-pulang dari luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar karantina mandiri diberlakukan bagi semua pihak.

Baca Juga: Ahmad Dhani dan Mulan Jameela "Nge-mal" Sebelum 10 Hari Karantina, Polisi Tegaskan Hal Ini

Muhaimin Iskandar mengaku mendapat banyak keluhan mahalnya biaya karantina.

Muhaimin Iskandar menyebut, pengawasan karantina bisa dilakukan seperti kunjungan sidak dan pemantauan lokasi melalui teknologi GPS.

Usulan karantina mandiri diminta tidak hanya berlaku bagi pejabat negara, tetapi juga masyarakat.

Lantas, bagaimana aturan karantina yang ada, adilkah untuk semua pihak?

Baca Juga: Pulang Jalan-jalan dari Turki, Sekjen DPR Sebut Mulan Jameela Bisa Karantina di Rumah

Kompas Bisnis berdialog langsung dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander K Ginting.