Kompas TV otomotif news

Kok Minta Jalan, Apakah Kendaraan Umum Boleh Pakai Rotator untuk Dapat Hak Khusus?

Rabu, 15 Desember 2021 | 09:19 WIB
kok-minta-jalan-apakah-kendaraan-umum-boleh-pakai-rotator-untuk-dapat-hak-khusus
Penampakan kendaraan sipil yang menggunakan rotator atau sirene. (Sumber: Dashcamindonesia)
Penulis : Danang Suryo | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Baru-baru ini di media sosial mobil tengah viral video sedan hitam yang melawan arus dengan menyalakan lampu strobo agar mendapatkan hak utama di jalan raya.

Tak hanya sekali, kejadian kendaraan menggunakan lampu strobo untuk mendapatkan hak utama di jalan juga dilakukan oleh kendaraan umum berpelat nomor khusus seperti RFS, RFP, RFD, dan lain-lain.

Kendaraan dengan pelat khusus itu kerap mengikuti rombongan pejabat sembari menyalakan strobo atau isyarat lampu berwarna biru sebagai tanda kendaraan lain untuk menyingkir.

Baca Juga: Pengamat Sebut Pelat Khusus Kendaraan Milik Anggota DPR Bentuk Kesombongan dan Jauh dari Rakyat

Jika menilik aturannya sebenarnya sudah ada Undang-undang yang mengatur penggunaan strobo. Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 59 tertulis lampu isyarat berwarna biru dan sirene hanya boleh digunakan oleh kendaraan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menanggapi maraknya kendaraan umum yang menggunakan strobo Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono buka suara.

Argo mengatakan untuk mengetahui kendaraan yang menggunakan strobo cukup melihat pelat nomornya saja.

Baca Juga: Kendaraan Pelat Nomor Khusus Jadi Target Operasi Zebra Jaya 2021, Contohnya RFS, RFP, RFD, dan QZ

“Kalau menggunakan pelat hitam berarti kan sipil. Sedangkan apabila menggunakan pelat dinas, berarti kendaraan dinas,” ucapnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/12/2021).

Jika Anda menemukan kendaraan berpelat hitam dengan strobo yang bertingkah arogan dan meminta jalan, jangan mau untuk memberi jalan. Pasalnya hak pengguna jalan yang berhak memeroleh hak utama sudah diatur dalam Pasal 135 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Kendaraan utama yang mendapatkan hak utama dalam Undang-undang tersebut haruslah dikawal oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Kronologi Anggota Polantas Tewas Terlindas Saat Pengawalan, Truk Tak Berpindah Sesuai Arahan

"Dia diutamakan kalau posisinya dikawal. Kalau tidak dikawal, dia tidak mendapatkan hak utama," terang Argo (13/12/2021).

Terkait pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, nanti posisi kendaraan dari polisi akan berada di depan.

"Harus dikawal di depan, jadi orang tahu, Polisi meminta hak utama. Artinya, masyarakat harus minggir, karena ketika Polisi meminta hak utama, harus diberikan," ucapnya.


Sumber : Kompas.com

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.


BERITA LAINNYA


Close Ads x