Kompas TV nasional politik

Pesan Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi: Kejar Buronan dan Aset yang Sembunyi di Luar Negeri

Kamis, 9 Desember 2021 | 17:11 WIB
pesan-presiden-jokowi-di-hari-antikorupsi-kejar-buronan-dan-aset-yang-sembunyi-di-luar-negeri
Presiden Jokowi memberikan pernyataan pada Peringatan Hari Antikorupsi Dunia 2021 di Jakarta, Kamis (9/12/2021). (Sumber: Tangkapan Layar Youtube KPK/ninuk)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mendorong agar KPK, Kejaksaan Agung maupun Polri dapat memulihkan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia telah memiliki sejumlah kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset tindak pidana.

Salah satu contoh yakni perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang disepakati bersama dengan Konfederasi Swiss dan Rusia. 

Baca Juga: Pemberantasan Korupsi Dinilai Belum Baik, Jokowi: Kita Harus Sadar Mengenai Ini

Presiden menyebut, kedua negara tersebut siap untuk membantu penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri.

"Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar baik di dalam maupun di luar negeri. Aset yang disembunyikan baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili,” ujar Presiden Jokowi di gedung KPK, Kamis (9/12/2021).

Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi aparat hukum yang berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi.

Seperti Kejaksaan Agung yang mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar Rp15 triliun di semester pertama tahun 2021. Begitu juga KPK dengan jumlah dana pengembalian kerugian negara yang lebih besar.

Baca Juga: Jokowi Minta Korupsi Ditangani Extra Ordinary: Karena Mempunyai Dampak yang Luar Biasa

Di sisi lain, Presiden mendorong untuk segera menetapkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Regulasi tersebut diperlukan agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:56
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19