Kompas TV nasional update corona

Data Covid-19 Daerah Banyak yang Tak Update Lagi, Bisakah Deteksi Gelombang Ketiga?

Rabu, 8 Desember 2021 | 22:28 WIB
data-covid-19-daerah-banyak-yang-tak-update-lagi-bisakah-deteksi-gelombang-ketiga
Ilustrasi - Pendataan kasus Covid-19 di daerah masih minim perbaikan di tengah ancaman gelombang ketiga penyebaran varian baru virus korona. (Sumber: BBC )

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pendataan kasus Covid-19 di daerah masih minim perbaikan di tengah ancaman gelombang ketiga penyebaran varian baru virus korona. Bahkan, sejumlah situs daerah  tidak aktif lagi.

Padahal, data yang ada dalam situs itu menunjukkan kondisi  pandemi sehingga berguna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, data tersebut juga dibutuhkan para peneliti dalam memantau pandemi di tiap wilayah.

“Pemda perlu melengkapi data tersebut sebagai cerminan keterbukaan kepada publik. Adapun provinsi yang situsnya bermasalah agar segera membenahinya,” imbau Tim LaporCovid19 dalam siaran persnya pada situs resmi laporcovid19.org, Rabu (8/12/2021).

Setidaknya, terdapat empat parameter yang jadi penilaian, yakni pembaruan data setiap hari, kelengkapan data Covid-19, ketersediaan data historis, dan ketersediaan data diunduh untuk diolah lebih lanjut. 

Dari pemantauan hingga 29 November 2021 pada situs-situs pemerintah provinsi, tim satgas menemukan hanya 20 situs provinsi yang rutin memperbaharui data Covid-19 harian. Artinya, masih ada 14 situs provinsi yang masih bermasalah.

Misalnya, enam situs provinsi yang tidak dapat diakses karena error. Laman itu adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Sumatera Utara. Sementara, sembilan situs provinsi lainnya terlambat mengupdate data.

Baca Juga: Sempat Heboh, Ternyata 4 Warga Jakarta yang Positif Covid-19 Terpapar Varian Delta Bukan Omicron

Empat provinsi di antaranya bahkan sudah tidak update lebih dari sebulan. Daerah itu adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, dan Papua.

Hal ini menunjukkan absennya penyampaian informasi publik oleh provinsi terkait. Data ini harus segera dibenahi agar situasi pandemi Covid-19 dapat terpantau secara real time.

Adapun data situs Covid-19 per provinsi  tersebut dibagi menjadi  lima kategori yaitu, rutin update, tidak dapat diakses, telat update, tidak update 1 bulan, tidak update 2 bulan, dan tidak update 3 bulan.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:57
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19