Kompas TV regional peristiwa

Siap Sesuaikan Kebijakan Pemerintah saat Libur Nataru, Ganjar Minta Pusat Perketat Pintu Masuk

Rabu, 8 Desember 2021 | 21:03 WIB
siap-sesuaikan-kebijakan-pemerintah-saat-libur-nataru-ganjar-minta-pusat-perketat-pintu-masuk
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku pihaknya siap menyesuaikan keputusan yang ditetapkan pemerintah, dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. (Sumber: Pemprov Jateng)

SEMARANG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku siap menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan yang ditetapkan pemerintah pusat mengenai pengendalian penularan Covid-19 saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Meski demikian, Ganjar meminta kepada pemerintah pusat dapat memperketat pintu masuk ke Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ganjar seusai mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual tentang Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Percepatan Vaksinasi serta Belanja Daerah APBD dan Rakor Kemiskinan, Rabu (8/12/2021).

“Saya dari daerah meminta pertama, pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tamu dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia di pintu masuk itu ketat, itu permintaan kami,” kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu. 

Penjagaan ketat pitu, kata dia sangat diperlukan guna mengantisipasi masuknya varian baru virus Corona yakni Omicron yang mulai merebak.

Ganjar menegaskan, pihaknya terus melakukan langkah preventif dengan sampling menggunakan Whole Genome Sequencing.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa meski PPKM Level 3 secara serentak pada libur Nataru dibatalkan, pemerintah daerah tetap akan menerapkan protokol ketat.

Tak hanya itu, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat, lanjut dia akan terus dipercepat. Sehingga kekebalan komunal segera terbentuk.

Baca Juga: Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Seluruh Wilayah

“Kami di daerah punya tugas untuk melakukan percepatan vaksinasi, kami punya tugas untuk melakukan sosialisasi penguatan pengetatan aturan tentang Prokes. Nggak bisa nggak, dan ini sudah mulai kita petakan,” tegasnya.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Sosialisasi Vaksinasi Anak

Rabu, 26 Januari 2022 | 21:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
21:53
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19