Kompas TV internasional kompas dunia

Pengadilan Tolak Banding Mantan PM Malaysia Najib Razak atas Kasus Korupsi

Rabu, 8 Desember 2021 | 18:00 WIB
pengadilan-tolak-banding-mantan-pm-malaysia-najib-razak-atas-kasus-korupsi
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tiba di Pengadilan Banding di Putrajaya, Malaysia, Senin, 5 April 2021. Pada 8 Desember 2021, hakim Pengadilan Banding menolak banding Najib Razak. (Sumber: AP Photo / Vincent Thian)

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Pengadilan Malaysia menolak banding mantan perdana menteri Najib Razak atas dakwaan korupsi, Rabu (8/12/2021). Pengadilan Banding memutuskan untuk memperkuat putusan Pengadilan Tinggi yang memvonis Najib bersalah.

Najib Razak diputus bersalah menyelewengkan uang 42 juta ringgit Malaysia atau sekitar 142,6 miliar dari SRC International, divisi dari dana negara 1Malaysia Development Berhad.

Ketua Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil menyebut uang 42 juta ringgit di rekening Najib jelas berasal dari SRC International. Ia tidak menemukan alasan untuk tak menyetujui putusan hakim Pengadilan Tinggi yang menetapkan Najib bersalah.

Baca Juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak Batal Ambil Hak Rumah sebagai Mantan Perdana Menteri

Najib dan kuasa hukumnya dilaporkan tak menghadiri sidang banding tersebut karena perintah karantina. Najib disebut terlibat kontak dengan pasien Covid-19 pada akhir pekan.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Malaysia menghukum Najib 10 tahun penjara untuk enam dakwaan pelanggaran pidana dan pencucian uang. Najib juga dihukum 12 tahun penjara dan denda 21 juta ringgit, hukuman akan ditambah lima tahun penjara jika denda tak dibayarkan.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hukuman penjara Najib akan dilakoni bersamaan. Artinya, politikus Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu hanya akan menjalani hukuman 12 tahun penjara.

Najib Razak menjabat perdana menteri Malaysia pada 2009-2018. Ia adalah pemimpin tertinggi Malaysia pertama yang didakwa bersalah atas kasus korupsi.

Baca Juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak Hendak Maju Lagi dalam Pemilu kendati Terjerat Kasus Korupsi

 

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19