Kompas TV nasional peristiwa

Massa Buruh Sambangi Balai Kota DKI, Kecewa Tidak Ditemui Gubernur Anies

Rabu, 8 Desember 2021 | 17:38 WIB
massa-buruh-sambangi-balai-kota-dki-kecewa-tidak-ditemui-gubernur-anies
Ribuan massa buruh padati kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha dalam aksi unjuk rasa tuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, Rabu (8/12/2021). (Sumber: Kompas.tv/Hasya Nindita)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta, William Yani Wea, menyatakan kekecewaannya karena tidak dapat menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada unjuk rasa tuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Rabu (8/12/2021). 

"Jadi ya kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kadisnaker dan dari Kesbangpol," kata William saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu. 

Diketahui, massa buruh menyambangi Balai Kota DKI Jakarta menuntut kenaikan UMP 2022 setelah perwakilan massa sebelumnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sekitar pukul 15.17 WIB, massa mulai bergerak dari kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan memadati pintu masuk Balai Kota DKI Jakarta.

Baca Juga: Massa Buruh Tertahan di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Barikade

Perwakilan massa buruh kemudian diterima untuk audiensi bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Andri Yansyah, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Taufan Bakri, dan juga perwakilan dari TGUPP di Balai Kota DKI Jakarta. 

Pada unjuk rasa sore ini, kata Wiliam, buruh meminta kepastian kapan revisi dari surat mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta akan dikeluarkan. 

Pihaknya menagih janji Anies yang sebelumnya menemui massa buruh pada unjuk rasa Senin (29/11/2021) lalu yang mengatakan tengah memperjuangkan kenaikan UMP DKI lebih tinggi dari kenaikan saat ini. 

Tetapi, Anies belum memberikan kepastian mengenai kapan UMP DKI 2022 akan direvisi. Karena itulah, Wiliam menilai apa yang Anies janjikan pada saat itu hanya bersifat spontan. 

"Kita lihat nanti saja, yang pasti kami kecewa dengan Pak Gubernur karena tidak sesuai dengan janjinya pada tanggal 29 November," kata William. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19