Kompas TV internasional kompas dunia

Jawab Tudingan AS, China Klaim sebagai Negara Demokrasi Terbesar Dunia

Kompas.tv - 7 Desember 2021, 18:31 WIB
jawab-tudingan-as-china-klaim-sebagai-negara-demokrasi-terbesar-dunia
China mengeklaim negara mereka sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah pemilih langsung paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. (Sumber: France24 via AFP)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Vyara Lestari

BEIJING, KOMPAS.TV - Pemerintah China mengeklaim negara mereka sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah pemilih langsung paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti dilansir Antara, Selasa (7/12/2021).

Sebanyak 900 juta lebih warga diklaim berpartisipasi menggunakan hak pilih untuk memilih anggota kongres rakyat di tingkat kabupaten dan kota pada 2016 dan 2017, demikian pernyataan buku putih Demokrasi China.

Hampir 2,48 juta orang dipilih secara langsung untuk mewakili kabupaten dan kota di kongres rakyat. Saat ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan telah mencapai 90 persen.

Buku putih berjudul "Keberhasilan Demokrasi" tersebut diterbitkan Kantor Informasi Dewan Pemerintahan China (SCIO) sejak Sabtu (4/12/2021).

Peluncuran buku putih tersebut tampak disengaja untuk mendahului pelaksanaan KTT Demokrasi yang digelar oleh Amerika Serikat pada Kamis (9/12/2021) hingga Jumat (10/12/2021).

Buku putih itu lebih menonjolkan kepemimpinan Partai Komunis China dalam proses demokrasi di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu.

Pemerintah China mengeklaim demokrasi mereka lebih luas, lebih tulen, dan lebih efektif daripada demokrasi Amerika Serikat.

Baca Juga: AS Merasa Terancam, Pengembangan Luar Angkasa China Ternyata Dua Kali Lebih Cepat dari Mereka

Presiden China Xi Jinping menyampaikan pidato utama untuk KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik APEC melalui video, dari Beijing pada Kamis, 11 November 2021. (Sumber: Xinhua via AP Photo)

Politikus Amerika Serikat mewakili kelompok kepentingan, tetapi di China, seluruh proses demokrasi menjamin perubahan kehidupan masyarakat, demikian Deputi Sekretaris Jenderal Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China Guo Zhenhua.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian menambahkan, demokrasi dibangun berdasarkan sejarah suatu negara dan diadaptasi dengan situasi masyarakat setempat.

"Demokrasi hak semua bangsa, bukan hak prerogatif segelintir orang. Bentuk demokrasi berbeda dan tidak ada model yang cocok untuk semua negara. Akan sangat tidak demokratis kalau untuk mengukur sistem politik yang beragam di dunia dengan satu tolok ukur," ujarnya dalam pengarahan pers rutin di Beijing, Senin (06/12/2021).

Penerbitan buku putih tersebut dipandang lebih ditujukan untuk menjawab berbagai tuduhan Amerika Serikat terhadap China. Sehingga, isi buku putih itu pun lebih banyak mengupas tentang perbandingan keberhasilan program pembangunan di kedua negara, termasuk keberhasilan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan. 



Sumber : Straits Times

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.