Kompas TV nasional hukum

Komitmen Selesaikan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu, Wamenkumham: Sudah Ada Draf Keppres

Senin, 6 Desember 2021 | 18:51 WIB
komitmen-selesaikan-pelanggaran-ham-berat-di-masa-lalu-wamenkumham-sudah-ada-draf-keppres
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Edward Omar Sharif Hiariej (Sumber: Kompastv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Eddy Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa sudah ada draf keputusan presiden (keppres) terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Menurutnya, Keppres ini lahir sebagai komitmen negara untuk dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM, selain nantinya akan dihadirkan Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang saat ini masih dalam rancangan.

"Di sisi lain memang sudah ada draf Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian pelanggaran terhadap HAM di masa lalu," kata Eddy OS Hiariej dalam sebuah diskusi publik secara daring yang dipantau Kompas.tv, Senin (6/12/2021).

Keppres ini kemudian akan menjadi komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat.

Terutama di tengah pembahasan RUU KKR yang baru, setelah pada 2006 lalu sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Memang tidak keseluruhan UU KKR yang dibatalkan, namun ada tiga pasal. Tetapi tiga pasal itu adalah jantungnya. Bayangkan kalau jantungnya itu dicopot, maka otomatis seluruhnya akan mati," ujar Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menyatakan, di dalam draf Keppres tersebut dicantumkan tiga poin penting penyelesaian pelenggaran HAM berat.

Tiga poin tersebut, yaitu pengungkapan kebenaran terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu, rehabilitasi korban, serta jaminan untuk tidak terulang di masa depan.

Terkait dengan pengungkapan kebenaran, Eddy menegaskan, di berbagai negara yang memiliki komisi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu memiliki unsur pengungkapan kebenaran.

Baca Juga: Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Mahasiswi NWR: Setiap Kekerasan adalah Pelanggaran HAM

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19