Kompas TV nasional hukum

Soal Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua, Mahfud MD: Diproses Sesuai UU

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:22 WIB
soal-pelanggaran-ham-berat-paniai-papua-mahfud-md-diproses-sesuai-uu
Menkopolhukam Mahfud MD. Terkait kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, Mahfud berjanji akan memprosesnya sesuai dengan UU. (Sumber: ist)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, Mahfud MD, berjanji kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, akan diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

Saat ini, kasus tersebut telah dinaikkan ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Agung dengan menunjuk 22 jaksa. 

"Kasus Paniai ini adalah kasus yang diumumkan tahun kemarin oleh Komnas HAM dan kami langsung tindak lanjuti untuk segera dibawa ke pengadilan," tegas Mahfud dalam konferensi pers virtual yang dikutip Minggu (5/12/2021). 

Mahfud menegaskan, kualifikasi pelanggaraan HAM adalah pelanggaraan HAM berat hanya ditetapkan dan diputuskan oleh Komnas HAM. 

Proses penindaklanjutan kasus ini, kata Mahfud, akan berpegang pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

Baca Juga: Jaksa Agung Bentuk Tim Penyidik Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua

Sementara itu, untuk kasus pelanggaraan HAM berat yang terjadi sebelum dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, akan diserahkan ke DPR untuk dianalisis. 

"Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, tepatnya sebelum keluarnya UU No.26 Tahun 2000 itu diserahkan kepada DPR untuk dianalisis, apa cukup bukti, apa bisa dibuktikan untuk dibawa ke pengadilan," kata Mahfud. 

Untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah keluarnya UU No.26 Tahun 2000 akan ditangani dan dianalisis oleh Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM.

Mahfud menjelaskan, saat ini, pemerintah tengah menyiapkan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19